BRAVO13.ID, Tenggarong - Transformasi posyandu menjadi lembaga pelayanan terpadu di tingkat desa tak bisa dilakukan tanpa data yang solid. Menyadari hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar verifikasi dan validasi data terhadap seluruh posyandu yang tersebar di 20 kecamatan.

Kegiatan ini digelar selama dua hari di Ruang Rapat Utama DPMD Kukar, dimulai sejak Rabu (25/6/2025). Pada hari pertama, sebanyak 10 kecamatan dijadwalkan untuk melakukan verifikasi langsung bersama tim DPMD. Sisanya akan menyusul pada hari kedua.

"Tujuan kami memastikan bahwa seluruh posyandu benar-benar siap secara data dan kelembagaan untuk mengadopsi skema enam layanan SPM," ujar Asmi Riyandi Elvandar, Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar.

Dari hasil pengumpulan awal, terdapat 816 posyandu di seluruh Kukar. Seluruhnya akan diarahkan untuk memenuhi standar baru yang mencakup enam bidang layanan dasar sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Proses verifikasi dilakukan bersama pendamping desa, tim GTPDKI, serta kader di masing-masing wilayah.

Verifikasi mencakup pengecekan kelengkapan data kelembagaan, kesiapan kader per bidang, hingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan enam fungsi utama Posyandu 6 SPM. Data ini akan menjadi dasar pelaporan Pemkab Kukar ke Kementerian Dalam Negeri, yang dijadwalkan rampung pada 30 Juni 2025.

Selain aspek teknis, kegiatan ini juga menjadi momentum pembinaan bagi kader desa agar lebih memahami peran strategis mereka dalam pelayanan masyarakat. Peran ketua TP PKK Kukar sebagai ketua ex officio diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendukung keterlibatan masyarakat secara aktif. (adv)