BRAVO13.ID, Samarinda - Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Kalimantan Timur baru-baru ini menyisakan harapan besar dari daerah. Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, yang melihat momen tersebut sebagai peluang strategis untuk mengangkat isu krusial yang selama ini kurang mendapat perhatian: perambahan hutan pendidikan di Samarinda.

Dalam keterangannya, Sarkowi menyampaikan bahwa kehadiran Wapres seharusnya menjadi pintu masuk bagi pemerintah pusat untuk turun tangan menangani persoalan lingkungan yang telah berlangsung cukup lama dan berdampak pada ekosistem kota.

“Jika Wakil Presiden tidak bisa turun langsung, kami sangat berharap beliau mengutus Menteri Lingkungan Hidup untuk melihat langsung kondisi lapangan. Itu akan menjadi langkah konkret dan simbol perhatian pusat terhadap Kaltim,” ujarnya.

Sarkowi mengungkapkan bahwa menurut informasi yang ia terima, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dijadwalkan akan berkunjung ke Kota Samarinda dalam waktu dekat. Kunjungan tersebut dipandang sangat penting untuk membuka ruang dialog langsung antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan perambahan hutan, khususnya kawasan hutan pendidikan yang memiliki nilai ekologis dan akademik tinggi.

“Masalah perambahan ini bukan hanya merugikan lingkungan, tapi juga mematikan fungsi edukatif dari kawasan tersebut. Hutan pendidikan seharusnya dilindungi, bukan justru dikorbankan untuk kepentingan lain,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa penanganan yang tuntas dari pemerintah pusat akan menunjukkan keseriusan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, serta memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan di daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN).

Sarkowi pun mengajak semua pihak—baik pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, hingga aktivis lingkungan—untuk bersatu menjaga keberadaan hutan pendidikan. Menurutnya, kerja kolektif sangat diperlukan agar kawasan tersebut tetap lestari dan fungsional untuk generasi yang akan datang. (adv)