BRAVO13.ID, Samarinda - Dukungan terhadap program pendidikan gratis yang menjadi salah satu unggulan Gubernur Kalimantan Timur tak datang begitu saja tanpa catatan. Di balik komitmen tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengingatkan adanya sejumlah tantangan mendasar yang perlu dituntaskan lebih dulu sebelum program dijalankan secara menyeluruh.

Dalam keterangannya usai rapat pembahasan program strategis daerah, Ananda yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan bahwa program Gratispol dan Jospol—yang digadang sebagai motor pembangunan pendidikan dan sosial di Kaltim—memiliki potensi besar, namun juga kompleksitas yang tidak bisa disepelekan.

“Sebelum program ini dijalankan secara penuh, ada beberapa isu fundamental yang harus kita selesaikan agar implementasinya benar-benar efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Ananda.

Isu-isu tersebut, menurutnya, mencakup sinkronisasi penganggaran untuk tahun 2025 hingga 2026, ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, dan keterbatasan jumlah sekolah di sejumlah kabupaten dan kota. Ia menilai bahwa meskipun semangat pemerataan pendidikan digaungkan, kenyataannya masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur pendidikan memadai.

Lebih lanjut, Ananda menyinggung soal kewenangan terbatas yang dimiliki Pemerintah Provinsi terhadap jenjang pendidikan menengah atas dan kejuruan. Hal ini, menurutnya, turut menyulitkan dalam menyusun skema pelaksanaan program Gratispol yang menyasar SMA, SMK, hingga madrasah.

“Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan ketimpangan dalam proses administrasi antara sekolah negeri dan swasta. Ini akan menjadi tantangan besar jika program Gratispol ini dilaksanakan, terutama bagi mahasiswa tingkat diploma dan sarjana,” jelasnya.

Persoalan penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa juga menjadi sorotan. Kompleksitas perbedaan biaya antarperguruan tinggi negeri dan swasta diprediksi akan menjadi tantangan teknis dalam pelaksanaan program.

Meski begitu, Ananda menegaskan bahwa DPRD siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam memastikan keberhasilan program ini. Ia mendorong keterlibatan semua pemangku kepentingan, baik dari sisi birokrasi, legislatif, hingga sektor pendidikan swasta, agar implementasi Gratispol dan Jospol tidak hanya sekadar slogan, tapi betul-betul menghadirkan perubahan nyata.

“Kami siap berkolaborasi dengan Pemprov dan stakeholder lainnya untuk memastikan kualitas pendidikan di daerah ini meningkat, sehingga setiap anak tidak hanya mendapatkan haknya untuk bersekolah, tetapi juga mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” tutup Ananda. (adv)