BRAVO13.ID, Samarinda - Keterlambatan transfer dana pendidikan dari pemerintah kerap dianggap hal administratif semata. Namun bagi perguruan tinggi di Kalimantan Timur yang menerima bantuan melalui Program Gratispol—kebijakan pendidikan gratis unggulan Gubernur Kaltim—situasi ini dapat berdampak langsung pada kualitas layanan akademik.

Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan yang tertib dan terjadwal. Ia menyampaikan kekhawatirannya jika keterlambatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari pemerintah provinsi berulang, bisa menciptakan krisis kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, sebagaimana pernah terjadi dalam dunia layanan kesehatan.

“Kita banyak mendengar soal rumah sakit yang memberikan layanan setengah hati untuk pasien BPJS karena tunggakan pembayaran. Hal seperti itu jangan sampai menular ke dunia pendidikan,” ujar Darlis dalam keterangan resmi.

Menurutnya, bila perguruan tinggi harus menyesuaikan operasional dengan dana yang tak pasti, bukan hanya proses belajar-mengajar yang terganggu, tetapi juga semangat program Gratispol yang diusung Gubernur akan kehilangan maknanya.

Untuk itu, Darlis menekankan pentingnya sinkronisasi antara kalender akademik perguruan tinggi dengan kalender kerja pemerintah. Ketidaksesuaian jadwal, kata dia, tidak boleh menjadi alasan dalam menunda transfer dana pendidikan.

“Kami ingin jadwal transfer UKT dibuat jelas dan disiplin. Jangan sampai kampus-kampus di Kaltim kesulitan mengatur keuangan hanya karena urusan teknis anggaran,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh terganggu oleh masalah teknis. Keberlangsungan dan kualitas pendidikan harus dijaga dengan memastikan stabilitas finansial kampus, termasuk lewat kebijakan pembayaran yang terencana dan tepat waktu.

“Pendidikan adalah investasi masa depan kita. Semua pihak harus berkomitmen menjamin kelangsungan dan kualitasnya. Kami tidak ingin masalah sektor kesehatan terulang di sektor pendidikan,” tutup Darlis. (adv)