BRAVO13.ID, Samboja – Di tengah upaya mewujudkan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi masyarakat pekerja, Pemerintah Kecamatan Samboja bersama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Kartanegara menggelar sosialisasi manfaat BPJS Ketenagakerjaan khusus bagi para pekerja rentan. Kegiatan pada Senin, 16 Juni 2025 ini berlangsung di Balai Pertemuan Umum Kantor Camat Samboja, dengan dihadiri langsung oleh Camat Samboja, Damsik, serta Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan, H. Burhan.
Program ini merupakan tindak lanjut dari Surat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Kartanegara Nomor: B-323/DISTRANSNAKER/500.15.14.2/06/2025, yang menegaskan pentingnya memberikan pemahaman mendalam kepada kelompok pekerja rentan terkait hak mereka atas jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam pemaparannya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kukar, Eka Suryadi, menyampaikan bahwa sejak peluncurannya, program ini telah berhasil mencakup 35.440 pekerja rentan di berbagai wilayah Kukar.
Eka juga mengapresiasi konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung program perlindungan sosial ini, meskipun terdapat tantangan efisiensi anggaran. Ia menekankan bahwa perlindungan ketenagakerjaan merupakan langkah konkret untuk memastikan keamanan kerja dan keberlangsungan hidup para pekerja sektor informal, termasuk petani, nelayan, dan buruh harian lepas.
Peserta yang hadir dalam kegiatan ini antara lain seluruh Kasi Kessos kelurahan dan desa se-Kecamatan Samboja, serta para Ketua RT dari Kelurahan Kampung Lama dan Kelurahan Tanjung Harapan. Sosialisasi berlangsung interaktif. Banyak peserta yang aktif mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme kepesertaan, manfaat yang diperoleh, hingga prosedur klaim dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Camat Samboja, Damsik, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar kegiatan ini mampu membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya perlindungan sosial sebagai bagian dari kesejahteraan yang berkelanjutan. Ia juga berharap seluruh Ketua RT yang hadir dapat menjadi jembatan informasi kepada warga masing-masing untuk mendorong partisipasi lebih luas.
Dengan pendekatan kolaboratif lintas instansi, kegiatan ini diharapkan menjadi pemicu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan ini tak hanya soal kepastian saat bekerja, tetapi juga menjamin rasa aman ketika risiko kerja menghampiri. (adv)