BRAVO13.ID, Samarinda - Di tengah proses penyusunan dokumen strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur 2025–2029, satu pesan terus digaungkan oleh DPRD Kaltim: program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat harus mendapat perhatian utama.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembahas RPJMD, Syarifatul Sya’diah, menegaskan hal ini dalam rapat internal pembahasan lanjutan. Salah satu fokusnya adalah kejelasan dan keberlanjutan program Gratispol—program pendidikan gratis yang telah menjadi perhatian banyak warga.
“Kami ingin memastikan masyarakat memahami bagaimana cara kerja program ini dan bagaimana hal ini akan dicantumkan dalam RPJMD. Untuk itu, kami akan mengundang tim dari Kesra, Gratispol, dan Jospol untuk memberikan penjelasan secara sistematis,” terang Syarifatul.
Menurutnya, pertanyaan masyarakat soal mekanisme pembiayaan Gratispol cukup banyak, terutama tentang bagaimana alur anggaran dan distribusi bantuan pendidikan tersebut ke masing-masing kampus. Untuk menjawab itu, kehadiran tim pelaksana program di forum resmi pansus menjadi penting agar tak ada ruang spekulasi atau miskomunikasi.
Syarifatul juga menekankan bahwa penyusunan RPJMD tidak hanya berbasis atas program-program dari provinsi, tapi harus terintegrasi dengan kebutuhan di tingkat kabupaten dan kota. Oleh karena itu, Pansus berencana mengundang Bappeda dari tiap daerah agar dapat menyuarakan prioritas pembangunan mereka.
“Kami berencana mengundang Bappeda Kabupaten/Kota untuk mengungkapkan apa saja prioritas yang paling utama di daerah mereka. Meskipun informasi yang diberikan mungkin terbatas, kami akan berjuang untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing serasi dengan rencana pembangunan yang akan disusun,” ujarnya.
Ia menilai, keberhasilan RPJMD akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kolaborasi antar lembaga berjalan—antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dokumen lima tahunan ini harus memuat program yang tidak hanya realistis secara anggaran, tapi juga relevan dengan kondisi di lapangan.
“Kami hadir untuk mendengarkan, memperjuangkan, dan memastikan bahwa setiap program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” tutupnya.
DPRD Kaltim, kata Syarifatul, berkomitmen penuh menjalankan fungsi pengawasan dan perencanaan demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah provinsi. (adv)