BRAVO13.ID, Samarinda - Di tengah semangat pemerataan akses pendidikan tinggi di Kalimantan Timur, muncul satu catatan penting dari legislatif. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan keprihatinan terhadap potensi gangguan teknis dalam pelaksanaan program pendidikan gratis untuk mahasiswa, atau yang dikenal dengan nama Gratispol.

Dalam sebuah pernyataan resmi, Darlis mengingatkan bahwa meski program ini membawa dampak positif besar bagi masyarakat, tetap diperlukan kebijakan yang peka terhadap dinamika institusi pendidikan tinggi. Salah satu persoalan yang menurutnya perlu segera ditangani adalah perbedaan antara kalender akademik perguruan tinggi dengan kalender kerja pemerintah provinsi.

“Salah satu hal yang paling pokok kami tekankan adalah perbedaan kalender akademik di perguruan tinggi dengan kalender kerja pemerintah provinsi. Perbedaan ini perlu diatasi agar tidak mengganggu pembiayaan dan kelancaran operasional di perguruan tinggi,” ujar Darlis, yang akrab dipanggil demikian.

Ia menekankan bahwa perguruan tinggi tidak dapat menunggu keputusan anggaran di tengah semester berjalan. Kebutuhan operasional kampus bersifat rutin dan memerlukan alur pembiayaan yang tidak tersendat. Karena itu, menurutnya, sangat penting bagi Pemprov Kaltim menyusun kebijakan khusus yang mampu menjembatani perbedaan waktu penganggaran dengan realita di lapangan.

“Pendidikan adalah investasi masa depan. Kami tidak ingin ada faktor eksternal yang menghambat pengembangan sumber daya manusia di Kaltim,” tegasnya.

Sebagai representasi lembaga legislatif, Komisi IV berkomitmen untuk mengawal dan mendukung program-program unggulan gubernur dan wakil gubernur terpilih, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, sepanjang implementasinya berpihak pada kepentingan masyarakat.

Darlis juga mengajak seluruh elemen pemangku kepentingan, baik dinas teknis, perguruan tinggi, maupun komunitas pendidikan, untuk terus bersinergi dan mengawal kelancaran program Gratispol. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak semata bergantung pada pendanaan, tetapi juga pada sinkronisasi sistem dan komunikasi lintas sektor. (adv)