Bravo 13
Wakil Ketua DPRD Kaltim Soroti Kekeliruan Anggaran dalam LKPJ GubernurDPRD Kaltim mendesak Pemprov menindaklanjuti rekomendasi Pansus LKPJ 2024 sebagai dasar pembenahan program dan anggaran untuk 2025.
Oleh Handoko2025-06-13 00:06:00
Wakil Ketua DPRD Kaltim Soroti Kekeliruan Anggaran dalam LKPJ Gubernur
Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim membahas laporan akhir Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Tahun 2024 di Gedung B DPRD Kaltim, Rabu (11/6/2025). (Kontributor Bravo13.id)

BRAVO13.ID, Samarinda - Sorotan tajam tertuju ke podium utama di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Rabu siang (11/06/2025), saat Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, membuka Rapat Paripurna ke-17 dengan satu pesan tegas: saatnya Pemprov berbenah.

Rapat ini menjadi ajang penting penyampaian laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2024. Dalam forum itu, Ekti tidak hanya membuka acara, tetapi juga menyampaikan urgensi agar setiap rekomendasi dari Pansus ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah provinsi.

"Tadi telah disampaikan ada beberapa item rekomendasi yang jelas, dan kami berharap Pemerintah Provinsi dapat segera memperbaiki kekeliruan-kekeliruan yang ada," ujarnya. Ia menekankan pentingnya proses ini dalam rangka menyusun dan mengefisienkan APBD 2025.

Menurut Ekti, rekomendasi bukan hanya sekadar catatan pinggir, melainkan peringatan dan arahan strategis untuk meningkatkan kinerja. Ia menyebut adanya kekeliruan dalam sejumlah pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program sepanjang 2024 yang perlu segera dibenahi.

Dalam konteks itu, Ekti meminta Pemprov melihat hasil evaluasi ini sebagai kesempatan membangun ulang kepercayaan publik. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran yang dirumuskan untuk 2025 dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” tegasnya.

DPRD, kata Ekti, tidak hanya menjalankan fungsi kontrol, tetapi juga turut serta memastikan bahwa perencanaan ke depan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya menjadikan evaluasi LKPJ sebagai peta jalan untuk memperbaiki pengelolaan dana publik dan program pembangunan ke depan.

"Sehingga semua kebijakan yang diambil dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kaltim," tutupnya. (adv)

Dapatkan informasi dan insight pilihan bravo13.id

Berita Terkait