BRAVO13.ID, Loa Janan - Garis batas administratif di Kecamatan Loa Janan kini menjadi titik krusial dalam peralihan sebagian wilayah Kutai Kartanegara ke Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam rapat evaluasi dan monitoring tapal batas yang digelar di Aula Desa Batuah pada Rabu, 4 Juni 2025, Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan OIKN, Kuswanto, memastikan sebagian wilayah Loa Janan akan masuk ke dalam otoritas baru tersebut.
Menurut Kuswanto, wilayah yang terdampak termasuk lima desa, yakni Batuah, Tani Harapan, Loa Duri Ilir, Loa Duri Ulu, dan Bakungan. Beberapa di antaranya hanya dipisahkan oleh ruas Jalan Nasional Samarinda–Balikpapan. "Seperti Batuah, sebagian tetap Kukar, sebagian lagi masuk IKN," jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Kukar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pun tidak tinggal diam. Kepala DPMD Kukar, Arianto, yang hadir dalam forum tersebut, menyampaikan rencana penataan ulang administratif sebagai respons atas situasi ini.
"Penyesuaian wilayah secara faktual dan administratif harus segera dilakukan. Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah pemekaran desa," terang Arianto.
Ia mencontohkan kemungkinan pemekaran Desa Batuah menjadi dua entitas administratif yang berbeda. Bagian yang tergabung ke IKN dapat dinamai Batuah Nusantara, sementara yang tetap berada di bawah Kukar menjadi Batuah Raya. Menurutnya, hal ini bertujuan agar eksistensi pemerintahan desa tetap terjaga di masing-masing yurisdiksi.
Arianto juga menyebutkan bahwa dari lima desa di Loa Janan yang terdampak delineasi IKN, tiga desa memiliki wilayah masuk IKN namun tidak berpenghuni. Dalam konteks ini, penyesuaian tapal batas dinilai lebih memungkinkan tanpa mengganggu tatanan sosial masyarakat.
Dari sisi kesiapan teknis, DPMD Kukar mengklaim pemetaan batas desa sudah mencapai 98 persen. Namun untuk membentuk desa baru, perlu memenuhi syarat minimal 300 kepala keluarga atau 1.500 jiwa. Ia menyebut, Desa Loa Duri Ulu juga berpeluang dimekarkan menjadi Loa Duri Seberang.
"Yang penting, jumlah desa jangan sampai terpangkas drastis karena dampak delineasi ini," tegas Arianto. (adv)