BRAVO13.ID, Samarinda - Deretan bencana yang melanda Samarinda dalam beberapa pekan terakhir memantik sorotan tajam dari legislatif. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M Andriansyah, mendesak Pemerintah Kota agar tidak hanya mengandalkan pendekatan seremonial dalam program Kelurahan Tanggap Bencana (Katana), tetapi memperkuat peran relawan secara konkret di lapangan.

Menurut Andriansyah, banyak relawan Katana sejauh ini hanya mengantongi Surat Keputusan (SK), tanpa dibekali dukungan fasilitas operasional yang memadai. Padahal, posisi mereka sebagai garda terdepan dalam kesiapsiagaan bencana sangat strategis, terutama di tingkat kelurahan.

“Selama ini, banyak relawan Katana hanya mendapat SK tanpa diikuti dukungan sarana atau pelibatan aktif dalam sistem penanggulangan bencana,” kata Andriansyah, Selasa, 10 Juni 2025.

Ia menegaskan, pengakuan formal tidak akan cukup tanpa disertai kelengkapan alat dan sistem dukungan di lapangan. “Pemerintah wajib mengakui relawan sebagai bagian dari sistem. Beri mereka ruang dan fasilitas! Minimal, sediakan peluit dan rompi identitas. Tanpa itu, bagaimana mereka bisa bergerak optimal saat darurat?” tegasnya.

Sorotan juga tertuju pada meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap sejumlah titik rawan longsor di kota ini, seiring intensitas curah hujan dan kondisi tanah yang kian labil. Situasi ini menuntut kesiapan berbasis komunitas yang tak bisa ditunda lagi.

Andriansyah mengingatkan, penguatan program Katana semestinya sejalan dengan pembentukan Keluarga Tangguh Bencana sebagai unit terkecil kesiapsiagaan. “Katana bukan program seremonial. Ini soal nyawa warga. Jika pemerintah serius membangun kota tahan bencana, fasilitasi relawan Katana harus jadi prioritas,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya membangun ketangguhan dari bawah—dimulai dari keluarga, kemudian komunitas, lalu berjenjang hingga kelurahan dan kota. Tanpa itu, potensi mitigasi hanya sebatas dokumen dan papan nama. (adv)