BRAVO13.ID, Samarinda - Desa Pela di Kecamatan Kota Bangun pernah jadi sorotan nasional. Bukan hanya karena potensi wisatanya yang dikelola masyarakat, tetapi juga karena berhasil menjadi model awal penerapan Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Kutai Kartanegara. Berangkat dari keberhasilan itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar kini mendorong perluasan program EKI ke wilayah desa wisata lainnya.

Usulan ini disampaikan dalam Rapat Pembahasan Program EKI yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim pada Rabu, 11 Juni 2025, di Samarinda. Dalam rapat tersebut, DPMD Kukar menyampaikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program dan mengusulkan beberapa desa wisata baru yang layak menjadi lokasi replikasi.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Elvandar, menyatakan bahwa pengalaman Desa Pela bisa menjadi referensi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Namun, perlu selektif dalam memilih desa yang layak dijadikan lokus baru. Salah satu tantangannya adalah kepemilikan lahan wisata yang dikelola perorangan, seperti yang ditemukan di wilayah pesisir Muara Badak.

“Ada beberapa wisata desa yang dapat dijajaki untuk program Ekosistem Keuangan Inklusif oleh OJK. Seperti di wilayah pesisir Muara Badak, namun hal ini terkendala dengan tempat wisata yang dimiliki perorangan. Sehingga, kami merekomendasikan wisata desa yang dikelola pemerintah desa tempatnya, seperti di Kecamatan Tenggarong Seberang,” ujar Elvandar.

Program EKI sendiri merupakan inisiatif nasional yang bertujuan memperkuat inklusi keuangan di tingkat desa melalui kemudahan akses layanan perbankan, edukasi keuangan, dan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Desa Pela dipilih sebagai percontohan awal karena memiliki ekosistem wisata berbasis masyarakat dan potensi ekonomi lokal seperti perikanan air tawar. Dukungan OJK di desa ini mencakup fasilitasi akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, hingga edukasi pengelolaan keuangan.

Dengan memperluas program EKI ke desa wisata lainnya, DPMD Kukar berharap inklusi keuangan tidak hanya terjadi di satu titik, tapi meluas ke wilayah potensial lainnya, khususnya yang dikelola langsung oleh pemerintah desa agar mudah dalam pendampingan kelembagaan.

Hingga kini, proses seleksi dan rekomendasi desa untuk program lanjutan EKI masih dalam tahap pembahasan bersama OJK dan instansi terkait. “Kami siap berkoordinasi lebih lanjut, baik untuk rekomendasi wilayah maupun penguatan kapasitas desa penerima program,” tutup Elvandar. (adv)