BRAVO13.ID, Samarinda - Hingga akhir 2024, tercatat lebih dari 150 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbentuk di Kutai Kartanegara (Kukar). Namun, hanya sebagian kecil yang telah memiliki sistem pengelolaan keuangan yang tertib dan terhubung dengan lembaga keuangan formal. Kondisi ini menjadi perhatian serius Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, yang kemudian menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim untuk memperkuat fondasi kelembagaan dan keuangan desa.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Pembahasan Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang digelar OJK Kaltim, Rabu, 11 Juni 2025, di Samarinda. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan DPMD Kukar, Sekretaris Daerah Kukar, serta sejumlah pelaku UMKM dan lembaga keuangan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Elvandar, menyatakan bahwa kolaborasi dengan OJK mencakup penguatan kapasitas pelaku usaha desa dalam mengakses layanan keuangan digital seperti QRIS, sekaligus mendampingi BUMDes yang mengelola unit usaha simpan pinjam.

“Kami menyambut baik kolaborasi dengan OJK Kaltim. Ke depan, akan ada sinergi untuk memfasilitasi pelaku UMKM, termasuk dalam pelaksanaan transaksi elektronik dan pembuatan QRIS,” ujarnya.

Elvandar menambahkan, tantangan dalam pengelolaan simpan pinjam oleh BUMDes sering kali muncul akibat minimnya pendampingan dan keterhubungan dengan sistem keuangan resmi. Oleh karena itu, peran OJK dianggap penting untuk memastikan tata kelola yang akuntabel dan sesuai regulasi.

“Kita perlu pengawalan dari OJK agar pengelolaan simpan pinjam oleh BUMDes tidak bermasalah. Bahkan di beberapa daerah luar Jawa, BUMDes sudah bisa membentuk lembaga seperti Bank Perkreditan Rakyat. Ini yang akan kita tiru dan kembangkan,” jelasnya.

Meski demikian, tantangan di lapangan masih ada. Salah satunya menyangkut lokasi pelatihan yang semula direncanakan di Tanjung Limau, namun harus dipindahkan ke desa wisata di Tenggarong Seberang karena alasan status pengelolaan. Lokasi awal dikelola individu, sementara pelatihan difokuskan pada desa-desa dengan kelembagaan resmi.

Sebagai bagian dari kerja sama ini, pelaku usaha desa akan dijembatani untuk bertemu langsung dengan pihak perbankan, baik dari bank daerah maupun swasta. Tujuannya adalah membuka akses pembiayaan yang lebih luas serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat desa secara menyeluruh.

“Intinya, dinas kami siap bersinergi dengan OJK. Kami ingin pastikan pelaku usaha di desa tidak hanya berkembang secara ekonomi, tapi juga kuat secara kelembagaan dan keuangan,” tutup Elvandar. (adv)