BRAVO13.ID, Samarinda - Fajar masih hangat di kawasan Pasar Pagi Samarinda. Wajah-wajah pedagang dan pembeli tampak murung, tak seramai tahun-tahun lalu. Lalu lintas padat yang dulunya menjadi denyut ekonomi pasar kini berjalan lamban. Di antara tumpukan ayam dan hasil bumi, negosiasi harga berlangsung lama—terkadang berujung pada anggukan lesu, tanda tak jadi beli.
Fenomena ini, bagi Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, bukan lagi sekadar gambaran aktivitas harian. Ia melihatnya sebagai indikator kuat dari kondisi ekonomi lokal yang tengah goyah. “Kalau kita berbicara kaitannya dengan daya beli masyarakat, memang kondisi ekonomi baik global maupun Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Artinya, ini sudah tentu akan berimbas juga ke Samarinda,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Iswandi menilai, menurunnya daya beli adalah sinyal awal dari persoalan ekonomi struktural yang lebih besar. Ia menggarisbawahi pentingnya mencermati data terkini terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tingkat pengangguran di lapangan. Dua variabel itu, menurutnya, berbanding lurus dengan penurunan pendapatan masyarakat yang ujungnya melemahkan konsumsi.
“Kita belum tahu lagi data terakhir, berapa jumlah PHK akhir-akhir ini, berapa jumlah pengangguran kita. Nah, itu kan nanti akan kelihatan. Kalau memang meningkat, berarti memang pendapatan masyarakat menurun. Otomatis daya beli pun ikut turun,” jelasnya.
Ia memperingatkan bahwa dampak penurunan konsumsi bukan sekadar soal sosial, tapi menyentuh fondasi ekonomi kota. Ketika permintaan menurun, roda usaha ikut tersendat. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa merembet ke sektor lain seperti industri kecil, perdagangan, hingga layanan jasa.
“Ya kalau pendapatan masyarakat turun, otomatis perputaran ekonomi juga ikut melambat. Ini hukum ekonomi dasar, permintaan dan penawaran sudah tidak seimbang. Kalau ini tidak segera ditangani, bisa berdampak panjang ke sektor-sektor lainnya,” tegasnya.
Untuk itu, Iswandi mendorong Pemerintah Kota Samarinda segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi ekonomi saat ini. Ia mengusulkan agar langkah-langkah seperti penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, hingga pengembangan program jaring pengaman sosial menjadi prioritas dalam kebijakan pemulihan ekonomi daerah.
Ia menambahkan, komunikasi intensif antara Pemkot dan DPRD menjadi elemen penting agar solusi yang dirancang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi menyentuh strategi jangka menengah hingga panjang.
“Turunnya daya beli itu nyata. Maka kita perlu duduk bersama membicarakan solusi-solusi konkret, bukan hanya bersifat jangka pendek, tapi juga jangka menengah hingga panjang,” tutupnya. (adv)