BRAVO13.ID, Samarinda - Ketika bencana datang, kecepatan distribusi logistik bisa menjadi perbedaan antara tertolong atau terlambat. Di Kalimantan, keterpaduan respons darurat kerap terkendala oleh jarak dan akses distribusi. Dalam konteks itulah, Samarinda—dengan letak geografisnya yang strategis—diusulkan menjadi pusat logistik bencana regional untuk Pulau Kalimantan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menilai kawasan Palaran adalah lokasi yang paling tepat untuk mengakomodasi fasilitas vital ini. Usulan itu bukan tanpa alasan. “Posisi Samarinda yang sentral, ditambah ketersediaan lahan di dekat akses tol, memudahkan distribusi logistik ke seluruh wilayah Kalimantan saat dibutuhkan,” ujar Rohim pada Kamis (5/6/2025).
Secara teknis, Palaran memiliki keunggulan yang sulit ditandingi daerah lain: lahan siap pakai di sekitar Stadion Utama Palaran, dekat dengan jaringan jalan nasional, dan terkoneksi langsung dengan akses tol Samarinda-Balikpapan. Faktor-faktor ini menjadikan wilayah tersebut sangat ideal untuk mendukung percepatan logistik saat bencana terjadi.
Untuk memperkuat usulan ini, DPRD Samarinda telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan melobi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar menyetujui proyek tersebut. "Kami akan mendorong BNPB agar menyetujui Samarinda sebagai pusat gudang logistik regional Kalimantan," tegasnya.
Menurut Rohim, Samarinda bukan hanya titik tengah geografis, tapi juga wilayah yang rentan terhadap bencana, terutama banjir dan longsor yang kerap terjadi di musim penghujan. Karena itu, memiliki pusat logistik yang dekat dan mudah diakses menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar keunggulan administratif.
“Keberadaan gudang logistik di lokasi strategis akan memaksimalkan respons darurat. Bantuan peralatan dan kebutuhan dasar bisa segera didistribusikan ketika bencana terjadi,” tutup Rohim.
Dengan dukungan infrastruktur dan kesiapan lahan yang sudah ada, usulan ini dinilai realistis untuk direalisasikan, sepanjang mendapatkan komitmen politik dan dukungan dari pemerintah pusat. (adv)