BRAVO13.ID, Samarinda - Dalam sebuah ruangan rapat yang tenang namun penuh catatan dan grafik daya tampung, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menyampaikan fakta yang mengejutkan: hanya 51 persen lulusan SMP di Balikpapan yang tertampung di sekolah negeri. Artinya, hampir separuh anak usia sekolah menengah atas di kota tersebut harus mengandalkan pendidikan swasta untuk melanjutkan jenjang pendidikannya.
Temuan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kaltim dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim yang membahas persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Dalam forum itu, H. Baba menekankan bahwa ketimpangan akses ini harus segera diatasi dengan kolaborasi antarsektor.
"Ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk bekerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah dalam peningkatan SDM di bidang pendidikan," ujar H. Baba.
Menurutnya, ketimpangan ini tak lepas dari keterbatasan ruang belajar dan minimnya pembangunan sekolah baru. Untuk itu, Komisi IV DPRD Kaltim mengusulkan penambahan dua SMA baru dan pengembangan lima SMK di Balikpapan. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pemanfaatan lahan seluas 16 hektare di kompleks SMK 5 Balikpapan untuk menambah ruang belajar atau bahkan membangun sekolah baru.
H. Baba juga menyoroti pola penerimaan siswa baru yang belum merata. Ia mencatat bahwa sebagian besar siswa cenderung memilih sekolah-sekolah unggulan, menyebabkan penumpukan di lokasi tertentu dan kekosongan di sekolah lainnya.
"Kami berharap semua lulusan SMP dan madrasah dapat tertampung dalam sistem yang kami terapkan," jelasnya.
Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah akan menerapkan beberapa jalur penerimaan seperti domisili, afirmasi, reguler, dan prestasi. Skema ini bertujuan agar semua siswa—dari berbagai latar belakang—mendapat peluang yang sama dalam mengakses pendidikan menengah negeri di Kaltim.
"Dengan langkah-langkah ini, kami optimis bahwa SPMB tahun 2025/2026 akan berjalan lebih baik dan mampu memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa di Kalimantan Timur," pungkas H. Baba dalam forum tersebut. (adv)