BRAVO13.ID, Samarinda - Tumpukan berkas, daftar lulusan, dan grafik daya tampung terpampang di layar ruang rapat lantai I Gedung E DPRD Kaltim pada Selasa (10/06/2025). Anggota Komisi IV DPRD Kaltim bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) duduk berjajar, fokus membahas satu isu utama: bagaimana memastikan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 berjalan lancar, adil, dan terjangkau.
Dalam rapat yang berlangsung lebih dari dua jam itu, perhatian tertuju pada permasalahan klasik yang terus berulang—keterbatasan daya tampung di SMA dan SMK negeri. Legislator Komisi IV, Agus Aras, menegaskan bahwa penyusunan sistem penerimaan siswa tak bisa sekadar menyalin format tahun lalu. Evaluasi menyeluruh dan solusi konkret sangat dibutuhkan.
"Rapat ini sangat penting agar kita dapat merumuskan solusi terhadap tantangan dalam penerimaan siswa baru. Kami tidak ingin masalah-masalah seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya terulang kembali,” ujar Agus usai pertemuan.
Menurutnya, lonjakan lulusan SMP tiap tahun belum diimbangi dengan penambahan sekolah menengah baru. Karena itu, dalam rapat juga dibahas rencana pembangunan unit sekolah baru di beberapa wilayah yang masih minim sarana pendidikan, seperti Kutai Timur, Berau, Samarinda, dan Balikpapan.
Agus menekankan bahwa pembangunan sekolah baru bukan hanya soal menambah gedung, tetapi memperluas akses pendidikan bagi masyarakat secara menyeluruh. “Kami berupaya mencari formula terbaik sesuai dengan juknis yang ada, agar pelayanan pendidikan di Kaltim semakin meningkat,” tegasnya.
Selain membahas daya tampung dan infrastruktur, Komisi IV juga mendukung penguatan sekolah unggulan. Tiga SMA ditetapkan sebagai percontohan unggulan di Kaltim, yaitu SMA 1 Tenggarong, SMA 2 Sangatta Utara, dan SMA Negeri 10 Samarinda. Diharapkan, sekolah-sekolah ini bisa menjadi motor penggerak peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing.
“Kami ingin memastikan anak-anak kita mendapatkan kualitas pendidikan yang mumpuni, dan sekolah unggulan ini diharapkan dapat mencetak generasi yang siap bersaing,” tambah Agus.
Dengan pembahasan yang mencakup infrastruktur hingga mutu pendidikan, RDP ini menjadi langkah awal bagi DPRD dan Disdikbud Kaltim dalam menyusun strategi PPDB yang lebih adil dan inklusif untuk tahun depan. (adv)