BRAVO13.ID, Samarinda - Seorang ibu menggandeng tiga anak menyeberangi genangan banjir yang melumpuhkan jalan kampung. Hujan belum reda, tapi mereka harus tetap bergerak. Potret seperti ini, menurut Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, bukan lagi pemandangan yang mengejutkan—melainkan pengulangan yang tak kunjung berakhir.

Dalam empat kali reses terakhir, keluhan warga dari daerah pemilihannya selalu sama: banjir. Bahkan dalam reses terbaru sekalipun, persoalan itu masih jadi topik dominan. “Aduan masyarakat itu-itu saja, ya pastinya banjir,” kata Iswandi, politisi dari PDI Perjuangan, Rabu (4/6/2025).

Dalam satu bulan terakhir, Kota Samarinda sudah dua kali dilanda banjir besar yang tak hanya menenggelamkan rumah dan jalan, tetapi juga menenggelamkan aktivitas ekonomi dan rasa aman warga. Iswandi menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa diperlakukan sebagai musibah musiman, melainkan sebagai tantangan struktural yang harus ditangani dengan strategi matang dan konsisten.

“Banjir itu kaitannya langsung dengan infrastruktur. Artinya kita bicara soal normalisasi drainase, perbaikan saluran air, dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi. Ini harus jadi prioritas,” tegasnya.

Ia mendorong agar Pemerintah Kota Samarinda meninjau ulang blueprint atau peta besar penanganan banjir yang selama ini menjadi acuan, termasuk menilai kembali efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Komisi II ingin memastikan bahwa perencanaan memang sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi warga.

“Kita ingin lihat lagi, sebenarnya seperti apa peta kerawanan banjir di Samarinda, dan berapa sebenarnya anggaran yang dialokasikan dari APBD untuk penanganan bencana ini,” lanjutnya.

Selain aspek teknis, Iswandi juga menyinggung kelembagaan. Menurutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda perlu didukung dengan anggaran yang memadai agar bisa bergerak cepat saat terjadi bencana. Ia menyoroti potensi ketimpangan alokasi anggaran antara sektor prioritas dan proyek yang tak terlalu mendesak.

“Jangan sampai proyek lain yang tidak terlalu mendesak justru lebih besar anggarannya daripada yang benar-benar dibutuhkan warga,” tutupnya.

Iswandi menyatakan DPRD akan terus mengawal isu ini. Bagi dia, banjir bukan hanya tantangan infrastruktur, tetapi soal keadilan dalam pembangunan—apakah suara warga yang terdampak benar-benar didengar dan ditindaklanjuti secara nyata. (adv)