BRAVO13.ID, Samarinda — Ketika harapan masyarakat menguat terhadap pelaksanaan program-program unggulan hasil Pilkada Kaltim 2024, salah satu program andalan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim—Gratis Pol—justru menuai polemik. Pembatasan usia dalam penerapan program ini memicu tanya, bahkan keluhan dari sebagian warga.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, angkat bicara merespons dinamika tersebut. Ia meminta masyarakat untuk memahami bahwa program ini masih dalam proses finalisasi kebijakan. Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukumnya, kata Novan, masih dalam tahap asistensi di Kementerian Dalam Negeri.
“Program ini belum bisa langsung berjalan sepenuhnya karena masih menunggu pengesahan Pergub. Jadi butuh waktu dan proses administrasi,” ujar Novan, Kamis (5/6/2025).
Novan menjelaskan bahwa meski pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur baru telah dilantik, mereka belum bisa langsung mengubah kebijakan yang masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya. Revisi RPJMD dan kesepakatan bersama DPRD Provinsi menjadi syarat mutlak untuk melakukan penyesuaian kebijakan baru.
“Inilah pentingnya pemahaman publik. Kebijakan saat ini masih mengikuti RPJMD sebelumnya. Perubahan baru bisa dilakukan jika RPJMD direvisi,” tambahnya.
Ia memastikan bahwa Pemprov Kaltim tetap berkomitmen menunaikan janji kampanye, termasuk pelaksanaan program Gratis Pol yang menjadi sorotan. Pemerintah provinsi, menurut Novan, sedang berupaya keras agar program-program prioritas bisa mulai dijalankan dalam 100 hari pertama masa kerja.
Terkait pembatasan usia pada program Gratis Pol, khususnya di bidang pendidikan, Novan menilai hal itu merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang fokus pada usia produktif. Program ini, kata dia, memang diarahkan untuk mencetak generasi emas Kaltim yang kompetitif dan unggul di masa depan.
“Tujuannya adalah memaksimalkan manfaat program kepada kelompok usia produktif agar hasilnya lebih berdampak secara jangka panjang,” ungkapnya.
Novan mengimbau agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan program ini gagal. Ia mengajak publik untuk bersabar dan memberi ruang kepada pemerintah provinsi agar program dijalankan sesuai prosedur dan janji politik.
“Saya berharap masyarakat bersabar dulu. Yang pasti, komitmen untuk menjalankan program gratis itu tetap ada, sesuai dengan janji saat kampanye,” pungkasnya. (adv)