Bravo 13
DPRD Samarinda Desak Big Mall Bertanggung Jawab atas Korban KebakaranDPRD Samarinda desak pengelola Big Mall bertanggung jawab atas korban gangguan napas akibat kebakaran dan soroti lemahnya sistem keselamatan gedung.
Oleh Handoko2025-06-09 23:14:00
DPRD Samarinda Desak Big Mall Bertanggung Jawab atas Korban Kebakaran
Kondisi dalam Big Mall Samarinda pascakebakaran yang melanda pada 3 Juni 2025, meninggalkan kerusakan parah di area tenant dan dagangan. (Istimewa)

BRAVO13.ID, Samarinda — Di antara puing-puing logam hangus dan rangka tempat dagangan yang nyaris tak dikenali, aroma plastik terbakar masih menggantung di udara. Big Mall Samarinda, pusat perbelanjaan terbesar di kota ini, kini berubah menjadi lokasi evakuasi dan investigasi setelah kebakaran hebat melanda pada Selasa, 3 Juni 2025.

Dampak insiden itu tidak hanya merusak properti, tetapi juga menimbulkan korban dari kalangan pengunjung. Data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) Kota Samarinda mencatat setidaknya 25 orang mengalami gangguan pernapasan akibat terpapar asap tebal. Beberapa korban bahkan harus dirawat secara intensif di fasilitas kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, menyampaikan kritik keras terhadap pengelola mall. Ia menilai bahwa sikap tanggung jawab harus segera ditunjukkan kepada publik. “Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini menyangkut keselamatan dan kemanusiaan. Pengelola harus minta maaf secara terbuka dan segera membantu korban,” tegasnya, Minggu (8/6/2025).

Adnan menyoroti minimnya empati manajemen Big Mall dalam merespons situasi darurat. Ia menyebut bahwa reputasi pusat perbelanjaan sangat ditentukan oleh kesigapan pengelolanya dalam menghadapi bencana. Respons lambat atau tidak transparan justru memperburuk kepercayaan publik.

Selain itu, ia mendorong agar izin operasional gedung Big Mall dievaluasi ulang. Menurutnya, apabila terbukti terdapat kelalaian dalam penerapan sistem keselamatan kebakaran, maka pembekuan izin harus menjadi opsi yang dipertimbangkan serius oleh pemerintah kota.

“Gedung yang tidak memenuhi standar keselamatan tidak layak dibuka untuk umum. Ini sudah jadi peringatan keras bagi semua pengelola gedung,” ujar Adnan, politisi Partai Golkar tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa seluruh gedung publik di Samarinda harus rutin memeriksa sistem keamanan, termasuk alarm kebakaran, jalur evakuasi, dan hydrant. “Jangan tunggu ada korban jiwa dulu. Keselamatan pengunjung harus jadi prioritas,” pungkasnya.

Hingga kini, penyelidikan penyebab kebakaran masih berjalan. Dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik, namun pihak kepolisian belum mengumumkan hasil final. Peristiwa ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mengevaluasi standar keselamatan seluruh pusat perbelanjaan di Samarinda. (adv)

Dapatkan informasi dan insight pilihan bravo13.id

Berita Terkait