BRAVO13.ID, Samarinda - Ketika perhatian publik masih dominan tertuju pada proyek fisik dan pembangunan infrastruktur, Akhmed Reza Fachlevi mengangkat isu yang kerap luput dari sorotan: reformasi birokrasi yang stagnan dan kerap gagal mencapai target indeksnya.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menyoroti pentingnya percepatan reformasi birokrasi sebagai fondasi utama perbaikan pelayanan publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam rapat kerja bersama eksekutif, Reza, yang mewakili Fraksi Gerindra, menekankan perlunya langkah strategis berupa sosialisasi peta jalan reformasi birokrasi ke seluruh perangkat daerah. Ia menyebut bahwa pemahaman menyeluruh terhadap arah kebijakan ini mutlak diperlukan demi penyelarasan tujuan.

“Target indeks reformasi birokrasi kadang justru mengalami penurunan. Kami perlu melakukan koreksi dan penajaman agar upaya yang dilakukan selama ini tidak sia-sia,” tegasnya di hadapan peserta rapat.

Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk melakukan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang telah disusun. Evaluasi itu dinilai penting agar hambatan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani sebelum memengaruhi capaian secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Reza menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra akan membawa isu ini dalam pembahasan lanjutan di forum panitia khusus (pansus) RPJMD. Ia berharap pembahasan tersebut akan memberikan hasil yang lebih komprehensif dan mendorong perbaikan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Reza juga memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan agenda reformasi birokrasi selama ini. Namun, menurutnya, segala capaian yang telah diraih tetap perlu ditinjau ulang agar tak kehilangan arah.

“Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah atas kerja kerasnya, dan semoga usulan serta evaluasi ini bisa menjadi masukan untuk perbaikan bersama ke depan,” tutupnya.

DPRD Kaltim melalui komisi terkait akan terus mengawal implementasi reformasi birokrasi dan memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. (adv)