BRAVO13.ID, Samarinda - Langkah Kalimantan Timur merancang peta jalan pembangunan lima tahun ke depan terus bergulir. Dalam Sidang Paripurna ke-16 DPRD Kaltim yang berlangsung di Gedung Utama (B) pada Senin, 2 Juni 2025, sejumlah fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap nota penjelasan pemerintah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD 2025–2029.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, anggota DPRD Kaltim Hartono Basuki tampil menyampaikan pandangan fraksinya. Ia menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen formal, tetapi harus menjadi fondasi kokoh dalam menjawab kebutuhan dan cita-cita masyarakat Kalimantan Timur menuju generasi emas 2045.

"RPJMD ini harus menjadi alat yang kokoh untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Kalimantan Timur," tegas Hartono.

Menurutnya, perencanaan pembangunan harus mengakar pada indikator yang mencerminkan kondisi riil masyarakat. Hartono menyebutkan sejumlah indikator yang seharusnya terintegrasi dalam dokumen RPJMD, seperti indeks ketimpangan antarwilayah, indeks risiko bencana, kesetaraan gender, kesalahan sosial, hingga indeks kebahagiaan.

“Dengan memperhatikan indikator-indikator ini, kita bisa meningkatkan kualitas pembangunan sosial, menciptakan kesetaraan, dan membangun ketangguhan daerah secara lebih menyeluruh,” jelasnya.

Fraksi PDIP juga mendorong agar seluruh proses penyusunan RPJMD berlangsung secara transparan dan akuntabel. Hal ini dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga terlibat aktif dalam perumusannya.

Hartono menegaskan bahwa pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang melibatkan semua pihak—dari pemerintah hingga masyarakat sipil—dalam semangat kolaboratif.

"Kami berharap agar pemerintah daerah dapat mempertimbangkan masukan dari Fraksi PDI Perjuangan dan masyarakat luas dalam penyusunan RPJMD ini. Bersama-sama, kita pasti bisa mewujudkan Kalimantan Timur yang lebih baik untuk generasi mendatang," tutupnya. (adv)