BRAVO13.ID, Samarinda - Satu per satu catatan kepemilikan aset milik Pemprov Kalimantan Timur bakal ditelaah ulang. Komisi II DPRD Kaltim mengumumkan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dan pemanfaatan aset yang dikuasai berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan biro pemerintahan.

Langkah ini diumumkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, sebagai bagian dari upaya membenahi tata kelola aset daerah yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Sanga-Sanga hingga Berau.

“Semuanya akan kami cek, bukan hanya Perusda, tetapi juga OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Kami ingin memilah-milah dan memastikan pengelolaannya jelas,” ujar Sapto.

Menurutnya, aset milik provinsi sangat banyak dan tersebar luas, namun belum semua tercatat atau dimanfaatkan secara optimal. Evaluasi ini akan difokuskan pada kejelasan status hukum dan produktivitas aset yang ada.

Sapto menegaskan, DPRD tidak ingin ada aset yang menganggur tanpa manfaat ekonomi. Bila diperlukan, penataan ulang atau rekomposisi aset akan dilakukan demi menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.

“Intinya, kami tidak ingin ada aset provinsi yang tidak produktif. Ini adalah tanggung jawab kami kepada rakyat,” tegasnya.

Inisiatif ini sejalan dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, yang menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset serta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Sapto juga menambahkan, Komisi II berkomitmen menjalin koordinasi aktif dengan seluruh OPD terkait untuk memastikan pelaksanaan evaluasi berjalan sesuai rencana. Ia berharap upaya ini juga bisa membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan aset milik daerah. (adv)