BRAVO13.ID, Samarinda - Masalah-masalah krusial yang menyangkut kepentingan masyarakat Kalimantan Timur masih menggantung tanpa penyelesaian. Rekomendasi yang dihasilkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kaltim—termasuk insiden jembatan yang rusak akibat tabrakan dan sengketa lahan—hingga kini belum difinalisasi.
Muhammad Husni Fakhruddin, anggota Komisi II DPRD Kaltim, menyuarakan keprihatinannya. Dalam rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi, ia menyebut bahwa banyak rekomendasi DPRD yang belum dijalankan, salah satunya soal pembayaran tanggung jawab dari pihak yang bersalah dalam insiden jembatan.
“Rekomendasi terkait pembayaran dari pihak yang bersalah belum dilaksanakan, dan ini menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Ia menyoroti pula lambannya penanganan konflik sosial, seperti perebutan lahan dan kerusakan lingkungan, yang menurutnya harus diselesaikan dengan pendekatan kolaboratif. Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi yang lebih kuat antara DPRD dan Pemprov untuk menangani masalah masyarakat secara menyeluruh.
“Kita telah mengambil kesimpulan dari persoalan-persoalan masyarakat yang diangkat, namun proses finalisasi dan penyelesaiannya masih memerlukan perhatian,” ujar Ayub, sapaan akrabnya.
Karena itu, ia mengusulkan pembentukan tim gabungan lintas lembaga, mulai dari Forkopimda, kejaksaan, kepolisian, hingga OPD teknis. Tujuannya, agar penyelesaian masalah tidak lagi tertunda oleh tarik-ulur antarinstansi.
“Dengan pembentukan tim ini, kita berharap bisa menemukan solusi yang tuntas, praktis, dan cepat untuk menyelesaikan masalah masyarakat,” katanya.
Di luar masalah sosial, Ayub juga menyoroti potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa digarap dari pengelolaan wilayah daerah aliran sungai, serta isu infrastruktur seperti akses jalan yang terputus yang perlu diselaraskan dengan agenda pusat.
Ia menambahkan bahwa tindak lanjut dari rapat kerja akan segera dijadwalkan. Para pihak yang terlibat diharapkan bisa hadir dengan komitmen penuh dan kapasitas mengambil keputusan.
“Harapannya, sinergitas antara Pemprov Kaltim dan DPRD dapat ditingkatkan. Kita harus bahu-membahu dan bekerjasama untuk memutuskan solusi secara komprehensif demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adv)