BRAVO13.ID, Samarinda - Bangunan Hotel Atlet di Samarinda yang dulunya berdiri sebagai simbol kesiapan infrastruktur olahraga daerah, kini menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Dalam rapat Komisi II yang digelar baru-baru ini, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyampaikan rekomendasi penting: pengelolaan hotel perlu dialihkan kepada pihak ketiga.

Menurut Sabaruddin, pengelolaan yang masih berada di bawah pemerintah daerah dinilai tidak memberikan kontribusi optimal. Bahkan, kondisi itu dikhawatirkan justru menjadi beban berkelanjutan bagi keuangan daerah.

“Kita lihat sendiri, operasional hotel ini tidak efisien. Kalau terus dikelola seperti sekarang, APBD kita yang menanggung. Maka perlu dipikirkan alih kelola yang lebih strategis,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sabaruddin menyoroti perlunya penilaian terhadap klasifikasi hotel. Ia menyebut belum adanya kejelasan apakah hotel tersebut masuk dalam kategori bintang dua, tiga, atau bahkan tidak memenuhi standar perhotelan pada umumnya. Oleh karena itu, Komisi II masih menunggu hasil appraisal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebelum mengambil langkah konkret.

“Kita ingin tahu dulu nilainya, kelayakannya. Setelah itu, baru kita bisa menentukan apakah akan tetap jadi hotel, atau justru dialihkan statusnya,” jelasnya.

Dalam opsi alternatif, Sabaruddin bahkan membuka kemungkinan penyesuaian fungsi, dari hotel menjadi guest house, rumah kos, atau model pemanfaatan lainnya, asalkan tidak menjadi aset yang terbengkalai. Menurutnya, prinsip utama dalam pengelolaan aset adalah keberlanjutan dan manfaat ekonomi bagi daerah.

Untuk memastikan kondisi sebenarnya, Komisi II merencanakan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi. Evaluasi di lapangan dianggap penting agar keputusan yang diambil berbasis data dan bukan asumsi.

“Kami tidak ingin bekerja di atas kertas saja. Kita harus lihat langsung bagaimana kondisi bangunan, fasilitas, dan potensi komersialnya,” tegas Sabaruddin.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya DPRD untuk memastikan aset-aset daerah dapat memberikan manfaat yang nyata. Komisi II berharap, ke depan, pengelolaan Hotel Atlet bisa menjadi contoh bagaimana aset publik bisa dimaksimalkan secara akuntabel dan efisien. (adv)