BRAVO13.ID, Samarinda - Kekecewaan itu terlontar tegas dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, saat membahas laporan pengelolaan aset daerah dalam sebuah rapat kerja. Salah satu mitra swasta yang diberi mandat mengelola aset strategis milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disebutnya telah lama menunggak kontribusi wajib ke kas daerah.

“Ini dibangun dengan uang rakyat. Tapi yang kembali ke rakyat nyaris tidak ada,” ujar Ananda dalam nada kesal.

Ia menyoroti praktik pengelolaan yang tidak transparan, terutama menyangkut salah satu aset penginapan milik pemerintah daerah. Meski telah dikelola pihak ketiga selama bertahun-tahun, kontribusi tetap yang seharusnya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru tertunggak tanpa kejelasan penyelesaian.

Menurut Ananda, kondisi ini mencederai kepercayaan publik dan menjadi preseden buruk dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia pun mendesak agar kontrak kerja sama tersebut dicabut dan dibuka peluang bagi pihak lain yang lebih profesional.

“Harus ada evaluasi total. Kita butuh mitra yang serius, yang memahami tanggung jawab mengelola aset negara,” tegasnya.

Ananda menambahkan bahwa DPRD tidak hanya ingin menagih kontribusi, tetapi juga memastikan seluruh kerja sama yang melibatkan aset daerah dikelola dengan prinsip akuntabilitas. Setiap bentuk kerja sama, menurutnya, harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

DPRD, katanya, siap mengawal seluruh proses evaluasi dan menindaklanjuti agar PAD yang berasal dari aset-aset daerah bisa digunakan maksimal demi kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur. (adv)