BRAVO13.ID, Samarinda - Langit Samarinda baru saja cerah usai hujan semalam ketika Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, kembali menegaskan sikap legislatif terkait polemik panjang SMA Negeri 10 Samarinda. Di tengah keraguan publik soal kejelasan lokasi sekolah, ia menyatakan bahwa tak ada lagi ruang kompromi dalam mengeksekusi putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Keputusan Mahkamah Agung adalah mandat yang wajib dilaksanakan,” ujar Andi dalam pernyataan resminya. Putusan tersebut menyatakan bahwa lahan tempat SMA Negeri 10 berdiri adalah milik sah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menjadi dasar kuat pemindahan sekolah dari lokasi lama ke Jalan HM Rifadin, Samarinda Seberang.

Persoalan ini tak lepas dari sengketa kepemilikan yang sempat muncul, dengan Yayasan Melati mengklaim sebagai pemilik bangunan lama. Menanggapi hal itu, Andi menyampaikan bahwa proses hukum tetap terbuka, namun tidak boleh menghambat implementasi keputusan yang sudah inkrah.

“Jika mereka memiliki bukti yang sah, silakan ajukan melalui jalur hukum yang berlaku. Tapi selama belum ada bukti yang kuat, maka kita harus hormati putusan MA,” ucapnya.

Andi juga menekankan bahwa substansi persoalan ini bukan semata urusan hukum pertanahan, tetapi menyangkut kelangsungan pendidikan. SMA Negeri 10, kata dia, harus dapat kembali beroperasi dengan optimal tanpa terganjal konflik administratif.

Ia mengajak semua pihak untuk menanggalkan ego sektoral dan berfokus pada kebutuhan generasi muda. “Mahkamah Agung bukan untuk didiskusikan, tetapi untuk dilaksanakan,” tandasnya. (adv)