BRAVO13.ID, Samarinda - Di tengah proses pertanggungjawaban anggaran tahunan pemerintah provinsi, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kalimantan Timur kini memasuki tahap krusial. Ketua Pansus, Agus Suwandy, menyampaikan bahwa pihaknya tengah merampungkan laporan final dengan merujuk pada temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru diterima.
Rapat-rapat intensif dan serangkaian tinjauan lapangan telah dilakukan. Menurut Agus, sebagian besar catatan BPK sejalan dengan temuan Pansus, bahkan dalam beberapa aspek temuan BPK dinilai lebih mendalam.
“Kami akan rangkum dan finalkan semua temuan. Ada banyak persoalan yang mirip antara laporan BPK dan hasil temuan kami, khususnya pada proyek-proyek yang belum terselesaikan dengan baik,” ujar Agus.
Salah satu fokus utama yang disorot Pansus adalah sektor pendidikan, terutama infrastruktur sekolah di wilayah Marangkayu, Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU). Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, ditemukan sejumlah bangunan sekolah yang kondisinya jauh dari kata layak.
“Kondisi infrastruktur pendidikan kita di beberapa daerah masih memprihatinkan. Hingga kini, progres kami baru mencapai 72 persen, padahal rata-rata idealnya di angka 74 persen,” ungkapnya.
Agus juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara sistematis. Ia menyoroti pentingnya keseriusan dalam menindak lanjuti temuan, bukan sekadar mengejar status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Mengejar WTP sebagai simbol itu mudah, tapi menyelesaikan akar persoalan di lapangan itulah yang penting. Kita butuh pembenahan yang rigid, bukan hanya formalitas,” tegasnya.
Ia juga memaparkan perbandingan capaian antar daerah. Balikpapan mencatat skor 89, Samarinda 78, sementara daerah lainnya masih berada di bawah angka itu. Meski ada kemajuan di beberapa sektor, namun dari sekitar seribu temuan yang dicatat BPK, baru 400 yang telah ditindaklanjuti hingga tuntas.
“Masih banyak pekerjaan rumah. Prioritas kami adalah menyelesaikan sisa temuan BPK dalam waktu dekat. Jika tidak ditangani secara disiplin, akan sulit bagi kita bicara tentang akuntabilitas dan transparansi anggaran,” kata Agus.
Pansus LKPJ DPRD Kaltim, tambahnya, berkomitmen menyelesaikan pekerjaan ini dengan penuh tanggung jawab. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan di tingkat OPD dan daerah kabupaten/kota dapat bersinergi dalam menuntaskan rekomendasi demi memperbaiki tata kelola keuangan publik di Kaltim. (adv)