BRAVO13.ID, Samarinda - Ketegangan di lingkungan sekolah kini tak lagi semata soal ujian atau persaingan akademik. Di sejumlah sekolah dasar dan menengah di Samarinda, bayang-bayang perundungan dan konflik antarsiswa mulai menjadi kekhawatiran serius masyarakat.
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, atau akrab disapa Hamas, angkat bicara menyikapi fenomena ini. Meski hingga saat ini belum ada laporan resmi dari dinas pendidikan, sekolah, atau wali murid yang masuk ke DPRD, Hamas menekankan bahwa langkah pencegahan tak boleh menunggu kondisi memburuk.
“Kita tidak bisa menunggu sampai ada korban atau dampak berat. Mencegah jauh lebih penting, dan ini membutuhkan kesadaran serta keterlibatan semua pihak,” ujar Hamas dalam keterangannya.
Hamas merespons berbagai pendekatan yang diterapkan di luar daerah, termasuk program rehabilitasi di Jawa Barat yang menempatkan siswa bermasalah di barak militer. Meski tidak menolak gagasan tersebut secara langsung, ia menilai pendekatan semacam itu tidak bisa diterapkan begitu saja di Kalimantan Timur.
“Saya justru ingin kita punya cara sendiri. Jangan asal tiru. Pendekatan kita harus sesuai dengan budaya dan kondisi sosial masyarakat di Benua Etam,” tegasnya.
Menurutnya, solusi atas kasus perundungan tidak bisa ditangani secara sepihak atau mengandalkan satu instansi saja. Dibutuhkan kerja sama antara orangtua, guru, dinas pendidikan, hingga lembaga pemerhati anak.
“Masukan dari bawah penting. Kita harus peka terhadap kondisi di lapangan, bukan sekadar mengimpor kebijakan dari luar. Jika salah langkah, bisa jadi bumerang,” jelasnya.
DPRD Kaltim, kata Hamas, belum membahas secara spesifik bentuk intervensi terhadap kasus perundungan. Namun ia memastikan, pihak legislatif terbuka terhadap usulan publik dan siap menindaklanjuti jika diperlukan.
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki langkah-langkah tersendiri dalam menangani kekerasan di lingkungan pendidikan. DPRD, menurutnya, akan mengambil peran dalam mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil menyentuh akar persoalan.
“Kami akan mendorong agar program yang dijalankan bukan sekadar simbolik, tapi berdampak nyata. Kita ingin anak-anak Kaltim belajar di lingkungan yang aman dan sehat,” pungkasnya. (adv)