BRAVO13.ID, Samarinda – Jalan nasional yang membentang di Kilometer 28 Desa Batuah dan Jalan H.M. Rifadin kini lumpuh. Akses utama yang biasa dilalui kendaraan harian warga, truk logistik, dan alat berat mengalami kerusakan parah, menimbulkan dampak langsung terhadap kelancaran mobilitas di wilayah Kutai Kartanegara dan sekitarnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, langsung merespons kondisi ini dengan menegaskan perlunya penanganan cepat dan lintas sektor. Menurutnya, kerusakan jalan bukan hanya menghambat pergerakan barang dan orang, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi infrastruktur provinsi yang menjadi jalur alternatif.
“Atas putusnya jalan di H.M. Rifadin dan KM 28 Batuah, saya sudah meminta Dinas PUPR melalui Bidang Bina Marga agar segera berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN),” ujar Reza saat ditemui di Samarinda. Ia juga mendorong dinas terkait untuk menyiapkan rencana teknis perbaikan dan membuka alternatif jalur agar distribusi tidak terganggu.
Dengan lumpuhnya ruas jalan nasional, arus kendaraan kini dialihkan ke jalur provinsi yang lebih sempit dan berisiko rusak bila tidak dikelola dengan baik. Reza menyoroti jalur tol ke Samarinda dan rute alternatif melalui Muara Jawa, Samboja, dan Sanga-Sanga sebagai jalur yang harus segera dipantau intensif.
“Kita harus antisipasi. Jangan sampai jalan provinsi jadi korban berikutnya karena volume kendaraan meningkat tajam,” tegasnya.
Dalam rapat koordinasi internal, Reza juga menekankan pentingnya pengawasan dari Dinas Perhubungan terhadap kendaraan-kendaraan bermuatan berat, khususnya yang melebihi batas tonase (ODOL). Menurutnya, kendaraan seperti inilah yang paling rentan mempercepat kerusakan jalan.
“Kami tidak ingin kondisi infrastruktur kita memburuk hanya karena lemahnya pengawasan,” tambahnya.
Terkait dugaan aktivitas tambang sebagai penyebab kerusakan di KM 28, Reza menyatakan bahwa kajian geologi dari tim Universitas Mulawarman (Unmul) telah dilakukan. Berdasarkan hasil kajian, kerusakan jalan tersebut lebih dipicu oleh faktor geologi dan kelembaban tanah yang ekstrem.
“Kami sudah komunikasi dengan kepala desa setempat dan melihat bahwa faktor alam lebih dominan. Tapi ini tetap perlu pengawasan,” jelasnya.
Ia menyatakan bahwa Komisi III akan segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung. Selain itu, DPRD Kaltim melalui Fraksi Gerindra juga akan menyampaikan persoalan ini ke Komisi V DPR RI agar pemerintah pusat melalui Dirjen Penyediaan Perumahan dan BBPJN memberikan perhatian dan alokasi prioritas.
“Harapan kami, perbaikan di KM 28 bisa dilakukan segera agar transportasi tidak terhambat terlalu lama,” pungkas Reza. (adv)