BRAVO13.ID, Samarinda – Di tengah persoalan infrastruktur yang terus berulang di sejumlah wilayah Kalimantan Timur, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyoroti minimnya anggaran yang dialokasikan untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Dalam rapat evaluasi bersama jajaran PUPR, Reza menegaskan bahwa peran UPTD sangat vital sebagai ujung tombak pemeliharaan dan respons cepat terhadap kerusakan jalan maupun bencana seperti longsor. Namun sayangnya, keterbatasan anggaran membuat kerja mereka belum maksimal.

“Banyak tugas yang harus dijalankan oleh UPTD, mulai dari perawatan rutin hingga penanganan darurat. Tapi anggaran yang tersedia sangat minim. Ini harus menjadi perhatian,” ujar Reza saat menyampaikan sikap Komisi III.

Permasalahan infrastruktur yang disampaikan bukan sekadar catatan administratif. Di lapangan, keluhan masyarakat terus muncul, terutama terkait jalan rusak dan drainase yang tidak memadai. Reza menyebut beberapa ruas jalan penting di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang kondisinya perlu ditindaklanjuti segera.

“Contohnya di Jalan Ringroad H.M Ardans dan Nusyirwan Ismail. Drainasenya tidak optimal. Jika terus dibiarkan, genangan air bisa mempercepat kerusakan jalan dan membahayakan pengendara,” jelasnya.

Komisi III, kata Reza, akan mendorong agar alokasi anggaran UPTD ditingkatkan dalam pembahasan anggaran mendatang. Langkah ini dinilai krusial demi mempercepat penanganan kerusakan dan mencegah persoalan berulang yang mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.

Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap infrastruktur bukan semata proyek fisik, tapi bentuk nyata pelayanan publik yang berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

“Dengan dukungan anggaran yang lebih baik, kami berharap UPTD bisa bekerja lebih cepat dan efisien dalam menjaga infrastruktur kita,” tutup Reza. (adv)