BRAVO13.ID, Samarinda - Tiga orang pengawas, satu sepeda motor tua, dan ratusan hektare lahan yang harus dijaga. Itulah potret nyata minimnya pengawasan di kawasan Hutan Pendidikan dan Pelestarian atau Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) di Kalimantan Timur. Di tengah ancaman perambahan dan aktivitas pertambangan ilegal, keterbatasan ini menjadi titik lemah yang mengkhawatirkan.
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowy V Zahry, menyampaikan kegelisahannya atas kondisi tersebut. Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap KHDTK, ia menegaskan perlunya dukungan konkret dari Pemerintah Provinsi, termasuk penyediaan kendaraan operasional dan penambahan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pengawasan di lapangan.
"Pengamanan yang lebih baik sangat penting untuk mencegah terulangnya perambahan dan pertambangan ilegal di kawasan ini," ujar Sarkowy.
Lebih dari sekadar kebutuhan logistik, DPRD Kaltim juga tengah mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang akan fokus mengevaluasi praktik pertambangan di Kaltim. Pansus ini, menurut Sarkowy, ditargetkan mampu mengurai persoalan dampak lingkungan dan sosial dari operasi pertambangan ilegal yang masih berlangsung di sejumlah titik.
Saat ini, KHDTK di Kaltim hanya dijaga oleh tiga pengawas untuk mengawasi luas lahan sekitar 300 hektare. Sarkowy menyebut, kondisi ini jauh dari cukup untuk menjaga kawasan yang memiliki fungsi penting sebagai laboratorium alam dan pusat pembelajaran lingkungan.
"Kami akan menyampaikan kebutuhan akan penambahan SDM kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kehutanan agar pengelolaan KHDTK bisa lebih efektif dan maksimal," jelasnya.
Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong keterlibatan semua pihak—termasuk masyarakat sipil dan publik luas—untuk turut serta dalam pengawasan terhadap potensi pelanggaran hukum di kawasan hutan tersebut. Menurutnya, pengamanan KHDTK bukan hanya soal teknis, tetapi juga bagian dari komitmen bersama menjaga aset ekologis dan pendidikan Kaltim.
“KHDTK adalah aset penting bagi masa depan. Kita harus pastikan kawasan ini terlindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan,” ujar Sarkowy menutup pernyataannya. (adv)