BRAVO13.ID, Tenggarong - Kondisi pertanian di desa-desa Kutai Kartanegara tengah memasuki babak baru. Di tengah seruan pemerintah pusat di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kabupaten Kukar juga menggencarkan inisiatif serupa di tingkat lokal—dengan mengandalkan peran desa sebagai garda terdepan.
Langkah ini dijalankan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar yang mendorong 193 desa dan 44 kelurahan di seluruh wilayah Kukar untuk mengembangkan potensi pertanian secara serius. Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyebutkan bahwa sektor pertanian telah menjadi penyumbang terbesar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur, dan karena itu menjadi prioritas utama pengembangan desa.
“Sektor pertanian di Kukar menjadi penyumbang terbesar di Kalimantan Timur. Jadi kita mendorong pemerintah desa untuk bisa bersinergi dengan petani. Karena pemerintah daerah juga ingin mewujudkan lumbung pangan Kaltim," terang Arianto.
Untuk mendukung target tersebut, kebijakan pemerintah menetapkan bahwa minimal 20 persen dari Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dialokasikan untuk pengembangan sektor pertanian. Dana ini diarahkan melalui skema Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditugaskan menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus pengelola usaha berbasis pertanian.
Arianto menyebut penyertaan modal dari desa untuk BUMDes dalam konteks ketahanan pangan bukan hanya imbauan, tapi mandat yang telah ditegaskan dalam surat resmi dari Kementerian Desa. Ia menekankan bahwa desa yang memiliki lahan potensial harus bergerak cepat mengoptimalkan sumber dayanya.
“Penyertaan modal bagi BUMDes untuk ketahanan pangan itu wajib. Hal itu telah terlampir di surat Kementerian Desa. Kami tentunya berharap sektor pertanian di desa semakin maju dan berkembang. Sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat,” tegasnya.
Dengan pengelolaan yang baik, sektor pertanian desa diyakini dapat memberi dampak nyata, mulai dari pengurangan ketergantungan pangan luar daerah hingga peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Pemkab Kukar berharap lumbung pangan berbasis desa benar-benar terwujud dan menjadi kontribusi nyata Kukar dalam ketahanan pangan regional dan nasional. (adv)