BRAVO13.ID, TENGGARONG – Di tengah upaya menekan prevalensi stunting dan memperkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat, para kader posyandu di Kutai Kartanegara kembali dipersiapkan sebagai ujung tombak. Namun pada tahun 2025, langkah pembinaan ini harus berjalan beriringan dengan kebijakan efisiensi anggaran.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar memastikan pelatihan bagi kader posyandu tetap dilanjutkan, meski dilakukan secara bertahap. Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengungkapkan bahwa pelatihan tahun ini menyasar lima kader per posyandu. Namun, realisasi di lapangan masih bertumpu pada tiga kader yang telah dibina sejak 2023 hingga 2024.

“Kami targetkan bisa melatih lima kader di setiap posyandu. Tapi saat ini baru tiga yang sudah ikut pelatihan di sebagian besar wilayah,” ujar Arianto, baru-baru ini. Ia menyebut, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama, sehingga program dilakukan bertahap.

Rencana semula adalah menambah dua kader lagi tahun ini. Namun, terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD memaksa DPMD Kukar melakukan penyesuaian. Jumlah peserta pelatihan pun direvisi.

“Yang tadinya kita latih dua kader, mungkin hanya satu yang bisa kita fasilitasi tahun ini. Dari total sekitar 1.500 kader posyandu di Kukar, kita prioritaskan melatih 700 orang dulu,” jelasnya.

Kendati mengalami pengurangan kuota pelatihan, Arianto menegaskan bahwa program pembinaan tidak berhenti. Pendampingan dan monitoring terhadap kader posyandu tetap dilakukan agar fungsi pelayanan di tingkat desa tetap optimal.

“Prinsipnya, pembinaan tetap berjalan. Posyandu tetap menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam penanganan stunting,” tutupnya. (adv)