BRAVO13.ID, Tenggarong - Di sebuah ruang kelas di Tenggarong, anak-anak berseragam merah putih menikmati makan siang dari baki logam yang terisi rapi. Ada nasi, lauk, sayur, dan buah. Bukan sekadar menu bergizi, tapi juga simbol dari rencana besar pemerintah: menjadikan desa sebagai produsen utama gizi bangsa.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diluncurkan pada 2025 menjadi agenda nasional yang tak hanya menargetkan pemenuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga membuka jalan bagi desa untuk berperan lebih strategis dalam penyediaan pangan lokal. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyambut inisiatif ini dengan menyiapkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra utama dalam rantai pasok.
“Ini saatnya desa tampil sebagai penyokong utama pangan lokal,” kata Arianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Jumat (3/5/2025). Menurutnya, keterlibatan BUMDes bukan hanya pelengkap, melainkan fondasi utama keberhasilan program MBG.
Sebagai bentuk kesiapan, DPMD Kukar menyusun peta jalan pelibatan BUMDes—mulai dari pemetaan potensi lokal hingga skema penyertaan modal. Skema ini akan mengandalkan Dana Desa (DD), dengan mengacu pada regulasi pusat yang memperbolehkan alokasi minimal 20 persen untuk program ketahanan pangan.
"Ini bisa dimaksimalkan untuk BUMDes yang bergerak di pertanian, perikanan, atau peternakan," jelas Arianto. Ia menambahkan bahwa desa-desa di Kukar memiliki kekayaan potensi yang beragam—dari produksi sayuran dan ikan air tawar, hingga peternakan dan pengolahan hasil bumi.
Sinergi antara potensi lokal dengan kebutuhan logistik MBG dinilai menjadi kunci kemandirian pangan berbasis desa. Namun Arianto juga mengakui tantangan administratif yang mungkin dihadapi. Sebab sebagian besar desa telah menetapkan rencana APBDes tahun 2024. “Kami akan fasilitasi penyesuaian melalui perubahan APBDes atau menunggu regulasi pusat,” ungkapnya.
Langkah ini tak hanya memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga menjadi model pemberdayaan ekonomi yang menyentuh lapisan paling dasar masyarakat.
“Program MBG ini bukan hanya urusan makan gratis, tapi soal kedaulatan desa atas pangan dan kesejahteraan warganya,” tegas Arianto. (adv)