Bravo 13
Akses Kubar–Mahulu Rusak, Abdul Rahman Soroti Lambatnya Respons PemerintahAnggota DPRD Kaltim Abdul Rahman soroti kondisi jalan poros Kubar–Mahulu yang rusak dan desak pemerintah segera ambil langkah konkret.
Oleh Handoko2025-05-16 16:59:00
Akses Kubar–Mahulu Rusak, Abdul Rahman Soroti Lambatnya Respons Pemerintah
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Abdul Rahman Agus. (Kontributor Bravo13.id)

BRAVO13.ID, Samarinda - Batu kerikil berserakan, lubang menganga, dan genangan air menjadi pemandangan sehari-hari di jalan poros yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Kondisi itu tidak hanya memperlambat laju kendaraan, tetapi juga menyulitkan warga saat membawa hasil panen, mengakses layanan kesehatan, atau sekadar bepergian ke Samarinda.

Kondisi inilah yang menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kalimantan Timur, Abdul Rahman Agus. Dalam keterangannya, ia menyatakan keprihatinannya terhadap lambannya penanganan akses jalan yang menjadi nadi penghubung antarwilayah di pedalaman Kalimantan Timur itu.

Menurut Abdul Rahman, walau secara administratif jalan ini berstatus non-status, ada kesepakatan yang menyebutkan sebagian ruas jalan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tepatnya, jalan dari titik nol di Tering (Kubar) hingga Simpang PT Rimba Tambang Coal (RTC) di Kampung Mamahak Teboq, Kecamatan Long Hubung.

Sementara itu, lanjutnya, ruas dari Simpang RTC hingga Kampung Long Melaham di Kecamatan Long Bagun masuk dalam rencana penanganan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Selama ini masyarakat sering mengeluh soal kondisi jalan yang rusak parah. Mereka kesulitan bepergian, terutama ke Kutai Barat dan Samarinda. Jalan yang layak adalah kebutuhan mendasar untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi,” ujarnya.

Abdul Rahman, yang dikenal vokal dalam isu-isu pembangunan daerah, menekankan pentingnya komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah pusat. Ia berharap ada langkah nyata yang segera diambil, bukan hanya janji-janji di atas kertas.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa perbaikan infrastruktur jalan bukan sekadar urusan teknis, melainkan menyangkut aksesibilitas, layanan dasar, dan hak warga untuk hidup layak. Menurutnya, indikator kesejahteraan masyarakat di daerah terluar salah satunya adalah seberapa mudah mereka bisa berpindah dan menjangkau pusat layanan publik.

“Kami di DPRD akan terus mendorong agar perbaikan jalan ini masuk dalam prioritas. Ini menyangkut kepentingan banyak orang, bukan hanya soal konektivitas, tapi juga masa depan wilayah Mahakam Ulu,” tegasnya. (adv)

Dapatkan informasi dan insight pilihan bravo13.id

Berita Terkait