BRAVO13.ID, Tenggarong - Di desa-desa pelosok Kutai Kartanegara, dari kepala desa hingga ketua RT, mereka adalah garda depan pelayanan publik. Meski bukan bagian dari ASN, peran mereka krusial dalam menjembatani kebijakan dengan kehidupan warga sehari-hari. Karena itu, jaminan sosial menjadi bentuk penghargaan sekaligus perlindungan terhadap pengabdian mereka.

Sejak 2023, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) resmi mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga ketua RT ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

“Sampai saat ini ada sekitar 13 ribu jiwa yang ditanggung oleh pemerintah daerah, melalui program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Kepala DPMD Kukar, Arianto.

Kebijakan ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan alokasi sekitar Rp8 miliar setiap tahun. Pada 2024, program ini diperluas dengan mencakup empat jenis perlindungan: jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

Langkah ini dinilai penting karena mereka yang bekerja di pemerintahan desa tidak memiliki jaminan pensiun sebagaimana ASN. Perlindungan dari risiko kerja dan masa tua menjadi hal yang kerap terabaikan, dan kini mulai dijawab oleh kebijakan tersebut.

Arianto menyebut bahwa pelaksanaan program berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Namun, yang menjadi fokus saat ini adalah pembaruan data secara berkala agar sasaran program tetap akurat.

“Kami ingin data tersebut bisa tepat sasaran, sesuai dengan data yang dihimpun di lapangan. Sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh penerima manfaat,” jelasnya.

Upaya ini sekaligus memperkuat komitmen Pemkab Kukar dalam menjamin rasa aman bagi para pelayan masyarakat di tingkat paling bawah. Dengan begitu, mereka bisa bekerja dengan tenang dan fokus pada pelayanan tanpa harus khawatir terhadap risiko pekerjaan maupun masa depan mereka. (adv)