BRAVO13.ID, Tenggarong - Dalam dinamika pembangunan desa di Kutai Kartanegara (Kukar), kepala desa tak hanya menjadi pengelola anggaran, tetapi juga pemimpin yang menentukan arah pemberdayaan warganya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan bahwa kepala desa adalah ujung tombak yang memegang amanah besar dari masyarakat.
“Kami yakin, kepala desa yang terpilih pasti punya kapasitas. Tapi memang dalam pelaksanaannya, ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang terganggu dalam menjalankan fungsinya karena karakter atau faktor lainnya,” ujar Arianto.
Menurutnya, keberhasilan seorang kepala desa tidak hanya diukur dari kemampuan administratif, tetapi juga dalam membangun sinergi lintas tingkat pemerintahan—dari desa hingga kabupaten. Arianto menggarisbawahi bahwa semua entitas ini dibiayai oleh negara dan bertanggung jawab dalam satu sistem pelayanan publik yang menyatu.
“Kita ini satu kesatuan, antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Semuanya diberi anggaran oleh negara untuk melayani masyarakat, jadi harus dijalankan dengan maksimal,” tegasnya.
Dari 193 desa yang tersebar di Kukar, DPMD mencatat bahwa sekitar 90 persen telah menjalankan peran pemberdayaan dan pembangunan dengan baik. Namun, masih ada sekitar 10 persen yang perlu pembinaan lebih lanjut agar tidak tertinggal dalam proses transformasi desa.
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa dapat dilihat dari kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sejumlah desa telah menunjukkan terobosan nyata dalam mengelola potensi lokal. BUMDes Sungai Payang, misalnya, berhasil menjalin kemitraan dengan investor untuk mengembangkan usaha berbasis sumber daya lokal. Sementara BUMDes Muara Enggelam menjadi contoh bagaimana desa dapat tumbuh secara mandiri tanpa sokongan eksternal.
Selain itu, BUMDes Giri Agung telah mengelola layanan keuangan mikro bersama Bankaltimtara. Di bidang pertanian, BUMDes Purnama Loa Kulu tampil aktif, dan BUMDes Saliki di Muara Badak memanfaatkan potensi air bersih dengan menggandeng perusahaan kelapa sawit.
“BUMDes Selo Palai juga menarik karena mengelola produksi kayu arang, meski masih terbatas dari sisi pasokan. BUMDes Kembang Janggut bahkan sudah mulai menjual kendaraan bermotor secara kredit dan bekerja sama dengan perusahaan sawit,” ungkap Arianto.
Ia juga menyebut adanya kontrak-kontrak kemitraan baru yang ditandatangani oleh beberapa BUMDes seperti Muai dan Kembang Janggut, sebagai langkah strategis memperluas jaringan usaha.
Dengan beragam inisiatif ini, Pemkab Kukar berharap para kepala desa semakin proaktif dalam memanfaatkan peluang, tidak hanya fokus pada pelaporan administrasi, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. (adv)