BRAVO13.ID, Tenggarong - Di Desa Menamang Kanan, sambungan listrik sempat menjadi harapan yang tak kunjung pasti. Meski tiang-tiang jaringan berdiri, sebagian warga masih mengandalkan genset atau lampu minyak saat malam tiba. Realitas ini menjadi cerminan tantangan pemerataan akses listrik di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar), yang secara geografis tersebar dan tidak mudah dijangkau.
Namun, sejak akhir 2023, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan bahwa target program Terang Kampong Ku secara teknis telah tercapai. Program ini merupakan bagian dari visi Kukar Idaman dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026. Meskipun begitu, pelaksanaannya tak berhenti di atas kertas.
"Program ini telah tercapai sejak akhir 2023 lalu. Namun, pemerintah daerah terus melanjutkannya ke desa-desa yang sulit dijangkau jaringan listrik," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, Jumat (2/5).
Program Terang Kampong Ku mencakup 17 titik penerangan di berbagai pelosok Kukar. Bagi pemerintah daerah, akses listrik bukan sekadar fasilitas, melainkan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi untuk menunjang kehidupan masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi dan pendidikan.
Tahun ini, fokus penanganan dilakukan di Desa Menamang Kanan. Fasilitas listrik tenaga surya yang sebelumnya dibangun oleh Pemprov Kaltim dinilai belum optimal. Karena itu, DPMD Kukar mengirim konsultan teknis untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang sudah ada, sekaligus menambah jaringan bagi warga yang belum mendapat pasokan listrik.
"Kita bantu perbaikan dan tambahkan jaringan listrik kepada masyarakat setempat yang belum menikmati listrik tersebut," tambah Arianto.
Ke depan, program ini akan menyasar Desa Tani Baru pada 2025. Lokasi ini terdiri atas tiga dusun yang berjauhan, sehingga pembangunan infrastruktur listrik dilakukan bertahap. Teknologi tenaga surya kembali menjadi pilihan utama.
"Kita bangunkan listrik tenaga surya, yang bisa dimanfaatkan 24 jam," jelasnya.
Namun keberlanjutan program ini tak hanya bergantung pada pembangunan fisik. DPMD menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga fasilitas yang telah disediakan. Dengan perawatan sesuai petunjuk teknis, infrastruktur ini diperkirakan mampu bertahan 10 hingga 15 tahun.
"Kami berharap masyarakat dapat merawat sesuai Juknis, sehingga bisa bertahan lama," pungkas Arianto. (adv)