BRAVO13.ID, Samarinda - Kemacetan yang makin parah di Jalan Mulawarman, kawasan Balikpapan Timur, tak hanya menyulitkan aktivitas warga, tetapi juga menyingkap persoalan yang lebih mendalam: minimnya fasilitas layanan dasar di kawasan tersebut.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, menyatakan keprihatinannya atas situasi ini. Jalan Mulawarman memang berada di bawah kewenangan provinsi, namun ia menekankan bahwa pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Balikpapan yang tak bisa diabaikan.

“Jalan itu urusan provinsi, kami di DPRD provinsi akan siap membantu. Namun, kebutuhan mendesak seperti pembangunan rumah sakit merupakan tanggung jawab pemerintah kota. Jangan saling lempar bola. Warga sudah lelah menunggu,” ujarnya.

Polemik pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur dinilainya sudah terlalu lama menggantung. Padahal, masyarakat membutuhkan kehadiran fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau, terutama di wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

“Jangan didramatisir, masyarakat butuh solusi, bukan alasan. Kami percaya bahwa dengan kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dan kota, kita dapat mewujudkan fasilitas yang memadai bagi warga Balikpapan,” lanjutnya.

Nurhadi mengajak semua pihak untuk duduk bersama, menyingkirkan ego sektoral, dan mulai bekerja secara nyata demi kepentingan publik. Ia mengingatkan bahwa infrastruktur bukan hanya soal beton dan aspal, tetapi juga soal bagaimana negara hadir untuk melindungi hak dasar masyarakat.

"Diharapkan, perhatian yang lebih serius terhadap kebutuhan dasar masyarakat dapat terwujud demi peningkatan kualitas hidup yang lebih baik bagi warga Balikpapan," pungkasnya. (adv)