BRAVO13.ID, Samarinda - Kemacetan yang hampir menjadi rutinitas di kawasan simpang Muara Rapak, Balikpapan, tak jarang pula disertai risiko kecelakaan yang menghantui para pengendara. Kondisi ini membuat rencana pembangunan flyover di titik tersebut menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda infrastruktur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyampaikan bahwa pembebasan lahan menjadi fase krusial yang akan menentukan dimulainya proyek fisik flyover. Ia menargetkan proses penetapan lokasi (Penlok) rampung dalam waktu dekat agar pembebasan lahan bisa diselesaikan pada tahun anggaran 2025.
“Kunci utama dari proyek ini adalah pembebasan lahan terlebih dahulu. Kami, bersama Ketua DPRD Kaltim, sedang mengupayakan agar proses Penlok dapat segera diselesaikan,” tegas Abdulloh.
Menurutnya, alokasi anggaran untuk proses Penlok akan dimasukkan dalam APBD Murni 2025, sementara pembayaran kompensasi lahan diharapkan dapat dimasukkan dalam APBD Perubahan pada tahun yang sama. Ia menegaskan, tanpa penyelesaian lahan, pekerjaan konstruksi mustahil dimulai.
“Tanpa pembebasan lahan, kami tidak bisa memulai pekerjaan fisik,” jelasnya.
Proyek flyover Muara Rapak sendiri merupakan salah satu dari beberapa proyek besar yang tengah digodok Komisi III DPRD Kaltim bersama Pemprov. Selain flyover, turut dirancang pembangunan coastal road, pelebaran jalan Sepinggan-Manggar, dan jembatan penghubung Kampung Baru–Kariangau. Namun di antara semua itu, proyek flyover Muara Rapak dinilai paling siap secara tahapan.
“Kami bersama Pemprov Kaltim akan terus berkoordinasi untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan pembangunan proyek strategis ini,” lanjut Abdulloh.
Ia juga menekankan bahwa proyek ini berada di bawah kewenangan langsung Pemprov Kaltim, dan DPRD berperan aktif dalam pengawasan serta penganggaran agar proyek dapat berjalan tepat waktu.
“Dengan adanya flyover, kami berharap dapat mengurangi kemacetan dan mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas, sehingga masyarakat Balikpapan dapat menikmati perjalanan yang lebih lancar dan aman,” tutupnya.
DPRD Kaltim memastikan akan terus mengawal tiap tahap yang dibutuhkan, dari perencanaan hingga pelaksanaan, demi memastikan proyek ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Balikpapan. (adv)