BRAVO13.ID, Samarinda - Di tengah diskusi hangat tentang arah pembangunan Kalimantan Timur pasca-pemilu, isu pendidikan tetap menjadi prioritas strategis yang tak bisa ditinggalkan. Salah satu sorotan penting datang dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang menegaskan dukungannya terhadap program pendidikan gratis atau “gratispol” yang tengah diusung Pemerintah Provinsi.
Pernyataan itu disampaikan Hasanuddin dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Pendopo Odah Etam, Samarinda. Ia menyebut gratispol sebagai langkah nyata untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Program ini selaras dengan upaya kita mendukung RPJMD nasional yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan,” tegas Hasanuddin.
Namun, di balik optimisme itu, Hasanuddin tak menutup mata terhadap tantangan fiskal yang membayangi. Ia mengungkapkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan daerah diproyeksi menurun pada tahun anggaran 2026, dari kisaran Rp20 triliun menjadi sekitar Rp18 triliun.
“Yang jadi masalah adalah penurunan fiskal kita. Dana bagi hasil menurun dari 20 sekian menjadi 18 triliun untuk murni 2026,” ujarnya.
Ia menambahkan, dampak dari penurunan ini akan terasa luas karena DBH harus dibagi untuk membiayai program di sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur, termasuk untuk sektor pendidikan.
Dalam kondisi ini, menurut Hasanuddin, efisiensi belanja daerah menjadi kunci agar program-program prioritas seperti pendidikan gratis tetap berjalan tanpa penurunan kualitas.
“Oleh karena itu, langkah efisiensi menjadi kunci untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik yang kami jalankan,” katanya.
Terkait perubahan anggaran tahun 2025, Hasanuddin menyebutkan tren penurunan juga tampak, meskipun ia masih menyimpan optimisme bahwa keadaan fiskal bisa membaik ke depan.
“Saya kira nanti akan turun. Tapi kita lihat nanti. Ini kan hanya sementara. Saya optimis bahwa situasi fiskal dapat membaik ke depannya,” ujarnya memberi harapan.
Musrenbang ini juga dihadiri Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Pemerintah Provinsi mengusung lima pendekatan utama dalam penyusunan RPJMD, yakni teknokratik, politik, partisipatif, top-down, dan bottom-up.
Meski ancaman tekanan fiskal tak bisa dihindari, komitmen terhadap pendidikan gratis tetap menjadi sorotan utama dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah.
Hasanuddin menegaskan, DPRD Kaltim akan terus mengawal implementasi gratispol sebagai bagian dari strategi jangka panjang membangun generasi yang unggul dan berdaya saing. (adv)