BRAVO13.ID, Samarinda - Deretan insiden yang menimpa Jembatan Mahakam I dalam beberapa bulan terakhir kembali menyalakan lampu peringatan di Kalimantan Timur. Bagi ribuan warga Samarinda dan sekitarnya, jembatan ini bukan sekadar infrastruktur, tapi urat nadi kehidupan—jalur utama mobilitas, akses ekonomi, dan penghubung sosial. Kini, kekhawatiran atas kondisi strukturnya kian menguat, termasuk di kalangan wakil rakyat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengungkapkan kegelisahannya terkait dampak berantai dari insiden penabrakan kapal tongkang yang menabrak kaki jembatan. Ia menilai sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan kelayakan fungsi jembatan tersebut.
“Hampir seluruh masyarakat di sekitar Jembatan Mahakam bergantung pada akses jalan ini. Kita tidak bisa menutup mata terhadap kondisi yang ada,” tegas Reza.
Menurutnya, keselamatan publik dan keberlangsungan ekonomi lokal harus menjadi pijakan utama sebelum menentukan langkah strategis. Jika memang diperlukan, opsi pembangunan jembatan alternatif harus mulai dipertimbangkan secara realistis.
“Pemerintah provinsi harus realistis dalam menentukan langkah selanjutnya, apakah itu mempertahankan jembatan yang ada atau mempertimbangkan pembangunan alternatif jika situasi semakin parah,” lanjutnya.
Selain aspek teknis, Reza juga menyoroti pentingnya penegakan hukum. Ia menegaskan, setiap insiden yang merugikan infrastruktur dan publik tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.
“Kita harus memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika ada sanksi, kita perlu memastikan apakah sudah dibayarkan atau belum,” katanya.
Reza juga menekankan bahwa keputusan penutupan sementara jembatan untuk kepentingan inspeksi atau perbaikan harus dibarengi dengan solusi atas dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Terutama mereka yang mata pencahariannya bergantung pada lalu lintas sungai dan darat di kawasan tersebut.
“Jika jembatan ditutup untuk evaluasi, kita harus memikirkan konsekuensinya. Bagaimana dengan masyarakat yang bergantung pada transportasi dan perekonomian lokal? Kita harus mempertimbangkan dampaknya bagi mereka,” jelasnya.
Ia secara khusus menyinggung keberadaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di sekitar Sungai Mahakam yang akan langsung terdampak jika akses jembatan terganggu. Hingga kini, belum ada data pasti mengenai jumlah pekerja yang akan terpengaruh, namun risikonya tidak bisa diabaikan.
“Kita masih belum mengetahui berapa banyak TKBM yang akan terpengaruh oleh penutupan jembatan. Kita tidak bisa bermain-main dengan nasib orang banyak," tegasnya.
Sebagai penutup, Reza menyerukan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam menyusun langkah konkret ke depan. (adv)