BRAVO13.ID, Samarinda - Retakan aspal dan lubang jalan yang menganga masih menjadi pemandangan umum di banyak ruas jalan nasional Kalimantan Timur. Meski menyandang status infrastruktur strategis dengan pendanaan dari pemerintah pusat, sejumlah jalur penghubung antarkota dan desa justru terabaikan. Kondisi inilah yang memicu keprihatinan Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh.
"Meski status jalan nasional seharusnya menjamin pendanaan dari APBN, namun kondisi di lapangan menunjukkan banyak ruas jalan yang rusak dan belum mendapatkan perhatian yang memadai," tegasnya.
Abdulloh menekankan bahwa tanggung jawab teknis memang berada di tangan pemerintah pusat, namun realisasi di lapangan kerap kali tidak memenuhi ekspektasi masyarakat. Ia mencontohkan beberapa ruas yang rusak berat dan menyebabkan terganggunya mobilitas barang maupun orang, terutama di jalur penghubung antarwilayah dan kawasan pedesaan.
Menurutnya, akar persoalan berada pada beban kerja yang terlalu besar di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Lembaga ini bertugas menangani perawatan dan perbaikan jalan nasional di berbagai provinsi, termasuk Kalimantan Timur.
"Dengan anggaran terbatas dan jumlah proyek yang terus bertambah, BBPJN tidak selalu mampu memberikan perhatian maksimal terhadap seluruh ruas jalan nasional. Ini berdampak langsung pada kualitas infrastruktur di Kaltim," ujarnya.
Abdulloh mendorong pemerintah pusat untuk mengambil langkah konkret dan tidak lagi menunda perbaikan jalan-jalan tersebut. Ia menegaskan bahwa infrastruktur jalan adalah fondasi bagi kelancaran logistik, distribusi barang, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah.
"Dengan kualitas infrastruktur jalan yang baik, konektivitas antarwilayah akan meningkat, distribusi barang dan jasa lebih lancar, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat pun terdongkrak," tambahnya.
Komisi III DPRD Kaltim, kata Abdulloh, akan terus melakukan pengawasan dan mendorong agar pemerintah pusat memberikan perhatian yang sebanding terhadap kebutuhan infrastruktur Kaltim.
“Sehingga dapat menciptakan konektivitas yang lebih baik antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya. (adv)