BRAVO13.ID, Samarinda – Di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, muncul pertanyaan mengenai nasib layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini selama ini dianggap paling vital dalam menjamin kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

Menanggapi isu tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan jaminan bahwa anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan tidak akan mengalami pemotongan.

"Pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan tidak akan dipotong. Ini adalah prioritas, dan kita pastikan bahwa masyarakat tidak akan terpengaruh oleh kebijakan ini," jelas Fuad.

Menurutnya, efisiensi anggaran justru diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang selama ini dinilai kurang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan layanan publik atau pencapaian kinerja pemerintahan.

Ia mencontohkan beberapa jenis kegiatan seperti forum diskusi kelompok (FGD), seminar, hingga perjalanan dinas yang berulang dan tidak secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Fuad menilai kegiatan semacam itu lebih tepat untuk dikurangi.

“Kegiatan-kegiatan yang berulang dan tidak berdampak langsung, seperti FGD, seminar, dan perjalanan dinas tentu bisa dikurangi,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa efisiensi ini bukan semata-mata pengurangan anggaran, melainkan pengalihan fokus terhadap program-program yang memiliki nilai manfaat lebih besar dan berdampak langsung kepada masyarakat.

"Tujuannya adalah agar anggaran bisa dialihkan untuk kegiatan yang lebih produktif," tambahnya.

Dengan penegasan ini, Fuad berharap masyarakat Kalimantan Timur tidak perlu khawatir akan terganggunya layanan pendidikan dan kesehatan, karena kedua sektor tersebut tetap berada di jalur prioritas pemerintah, baik pusat maupun daerah. (adv)