BRAVO13.ID, Samarinda – Hampir satu bulan berlalu sejak Pertamina berjanji membuka layanan perbaikan kendaraan bermotor yang terdampak bahan bakar minyak (BBM) bermasalah. Namun hingga kini, kejelasan mengenai teknis layanan tersebut masih belum juga disampaikan ke publik secara rinci.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyatakan bahwa pihaknya belum melihat langkah konkret dari Pertamina terkait janji tersebut. Menurut Sapto, janji layanan perbaikan disampaikan dalam audiensi pada 9 April 2025, dengan rencana pembukaan layanan di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.
"Sudah hampir satu bulan sejak janji Pertamina untuk membuka layanan perbaikan kendaraan, tapi belum ada kejelasan lanjutan dari janji tersebut," ujar Sapto.
Ia menyebut bahwa informasi yang diterima menyatakan layanan sudah dibuka di beberapa titik seperti Bontang, Balikpapan, dan Samarinda. Namun, Sapto mempertanyakan sejauh mana implementasinya, termasuk prosedur dan ketentuan teknis yang berlaku bagi masyarakat yang ingin mengakses layanan tersebut.
“Syarat dan ketentuannya bagaimana? Ini yang harus diperjelas,” tegasnya.
Tak hanya itu, Sapto juga mengingatkan tentang potensi penyalahgunaan layanan oleh masyarakat yang sebenarnya tidak terdampak BBM tercemar. Ia mencontohkan adanya laporan di Samarinda yang menunjukkan adanya pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan melalui klaim palsu.
"Makanya harus hati-hati. Harus jelas, misalnya beli di SPBU mana, tanggal dan jam berapa, lalu kendaraan rusak setelah beberapa kilometer. Ada bukti, ada catatan," katanya.
Lebih jauh, Sapto menilai kasus BBM bermasalah ini harus menjadi evaluasi menyeluruh bagi Pertamina. Ia mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan distribusi energi dan perlunya tindakan bersih dari praktik korupsi.
“Pertamina ini milik bangsa. Jangan sampai rusak karena kelalaian sistem atau oknum. Profesionalitas itu penting. Dan paling penting, bersihkan dari tindak pidana korupsi,” ungkap Wakil Ketua Fraksi Golkar itu.
Meski gejala kerusakan kendaraan akibat BBM bermasalah disebut mulai mereda, DPRD Kaltim tetap meminta masyarakat untuk tetap waspada. Sapto menegaskan, persoalan ini bukan masalah kecil karena menyangkut keselamatan dan kepercayaan publik.
"Kasus ini bukan hal kecil. Bisa berdampak luas kalau tidak ditangani serius," tegasnya.
Terkait agenda selanjutnya, Komisi II DPRD Kaltim belum menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap pihak Pertamina. Menurut Sapto, saat ini pihaknya masih fokus menyelesaikan berbagai agenda lain, termasuk masalah di sektor ekonomi dan perkebunan.
"Kami DPRD Kaltim hingga saat ini belum menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap pihak Pertamina. Kita atur dulu. Tapi kami tetap akan evaluasi yang sudah berjalan," tutupnya. (adv)