BRAVO13.ID, Samarinda – Upaya peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Timur kembali mendapat sorotan, kali ini melalui kunjungan lapangan yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kaltim. Pada Selasa, 6 Mei 2025, Pansus meninjau sejumlah titik pembangunan sekolah di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana.
Ketua Pansus LKPJ, Agus Suwandy, memimpin langsung monitoring ini bersama anggota pansus lainnya, yakni Sugiyono dan Fadly Imawan. Peninjauan difokuskan pada dua lokasi: SMK Negeri 6 PPU di Kelurahan Semoi 2 dan SMK Negeri 1 PPU di Kelurahan Bukit Raya.
Menurut Agus, peninjauan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah, khususnya di sektor pendidikan. Ia menegaskan pentingnya memastikan seluruh proses pembangunan sekolah berjalan tepat waktu, tepat anggaran, dan memenuhi standar kualitas.
“Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek pembangunan sekolah berjalan sesuai dengan rencana, baik dari segi anggaran, kualitas, maupun waktu pelaksanaan,” ujar Agus.
Di SMKN 6 PPU, tim pansus menyoroti pembangunan dua gedung yang difungsikan sebagai workshop dan kantor. Namun, Agus mengungkapkan keprihatinannya terhadap kualitas bangunan workshop yang dinilai tidak memenuhi standar, meski anggaran yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp1 miliar.
“Bangunan workshop dengan biaya 1 M lebih sangat disayangkan karena tidak memenuhi standar. Rekomendasi dari kita banyak terhadap workshop SMKN 6 agar bisa diperbaiki kembali sehingga dapat digunakan oleh siswa dengan nyaman,” tegasnya.
Pansus juga meninjau SMKN 1 Bukit Raya dan menemukan gedung aula yang terbengkalai akibat kontrak yang putus di tengah jalan. Selain itu, ditemukan pula kondisi bangunan toilet yang rusak parah serta kandang sapi yang dibangun secara asal-asalan dan tidak layak pakai.
Agus berharap pembangunan yang tertunda dapat dilanjutkan kembali melalui APBD Perubahan tahun 2025 atau paling lambat pada 2026. Ia menilai sayang bila fasilitas pendidikan yang telah dibangun dengan dana publik justru tidak bisa digunakan secara optimal oleh siswa.
“Tentu kita berharap itu bisa dipakai. Sayang karena putus kontraknya akibat ketidakmampuan kontraktor dalam mengerjakan,” pungkasnya. (adv)