Bravo 13
Kerja Sama Perdagangan Karbon Dimulai, DPMD Kukar Dorong Manfaat Langsung bagi Warga DesaPemkab Kukar jalin MoU perdagangan karbon dengan PT Tirta Carbon di wilayah gambut non-hutan, DPMD siap kawal manfaat untuk desa.
Oleh Handoko2025-05-07 18:06:00
Kerja Sama Perdagangan Karbon Dimulai, DPMD Kukar Dorong Manfaat Langsung bagi Warga Desa
Bupati Kukar dan perwakilan PT Tirta Carbon Indonesia menandatangani MoU perdagangan karbon di wilayah gambut non-hutan, disaksikan jajaran OPD termasuk Kepala DPMD Kukar. (Kontributor Bravo13.id)

BRAVO13.ID, Tenggarong - Di bawah sorotan lampu aula pertemuan dan di hadapan para pemangku kepentingan daerah, Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, secara resmi menandatangani kerja sama dengan PT Tirta Carbon Indonesia. MoU ini menandai dimulainya kolaborasi dalam pengelolaan dan perdagangan karbon di wilayah gambut yang berada di luar kawasan hutan—tersebar di Muara Kaman, Kota Bangun, Kembang Janggut, dan Kenohan.

Kesepakatan ini menjadi angin segar bagi desa-desa di kawasan tersebut, yang selama ini belum banyak tersentuh oleh program konservasi karbon. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyebut inisiatif ini sebagai peluang besar dalam menciptakan nilai ekonomi baru sekaligus memperkuat peran desa dalam pembangunan berkelanjutan.

"Alhamdulillah, kita masih punya potensi karbon di luar kawasan kehutanan dan ini menjadi kewenangan Pemkab. Artinya, desa-desa di sana berpeluang mendapatkan manfaat langsung," ujar Arianto.

Dari pemaparan PT Tirta Carbon Indonesia, program ini tidak hanya akan berfokus pada pelestarian lingkungan melalui penghijauan kawasan gambut, tetapi juga akan mencakup pemberdayaan warga desa secara ekonomi dan sosial. Desa yang masuk dalam area kerja sama akan menerima dana kompensasi yang terdiri dari dana tetap serta tambahan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Arianto menekankan bahwa penggunaan dana tersebut sebaiknya diarahkan untuk menyentuh kebutuhan mendasar warga desa, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan layanan pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan.

Meski belum ada kegiatan fisik di lapangan, tahap awal proyek akan dimulai melalui sosialisasi oleh pihak investor ke desa-desa terdampak. Untuk memastikan pemahaman warga dan kelancaran implementasi, Pemkab Kukar melalui DPMD dan perangkat daerah terkait akan mendampingi seluruh proses sosialisasi dan pelaksanaan.

“Kami ingin memastikan tidak ada miskomunikasi antara warga dan investor. Pendampingan ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan semua berjalan sesuai kesepakatan,” tegas Arianto. (adv)

Dapatkan informasi dan insight pilihan bravo13.id

Berita Terkait