BRAVO13.ID, Tenggarong - Di beberapa desa di Kutai Kartanegara, pemandangan pedagang yang berjejer di tepi jalan pada malam hari bukan lagi hal asing. Di Kota Bangun, misalnya, tak adanya pasar desa membuat warga harus menggelar dagangan mereka di ruang-ruang tak resmi—kadang bahkan membahayakan keselamatan.

Fenomena itu menjadi perhatian serius Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar. Melalui program revitalisasi ekonomi berbasis desa, DPMD kini aktif mendorong pembangunan pasar desa sebagai pusat aktivitas ekonomi sekaligus fasilitas publik yang aman dan terstruktur.

“Pasar desa bukan hanya tempat jual beli, tapi pusat penguatan ekonomi warga dan ruang tumbuh bagi usaha lokal,” ujar Kepala DPMD Kukar, Arianto, usai melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Arianto menjelaskan bahwa meskipun kewenangan pembangunan berada di tangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, DPMD memiliki peran penting dalam merekomendasikan desa-desa yang layak mendapatkan fasilitas tersebut. Penilaian kelayakan dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi lokal yang bisa dikembangkan.

Beberapa desa yang saat ini tengah dipertimbangkan antara lain Desa Sebuntal di Kecamatan Marang Kayu, Desa Lebaho Ulaq, serta sejumlah wilayah lain yang menunjukkan permintaan tinggi akan fasilitas perdagangan.

Namun pembangunan saja tidak cukup. Arianto menekankan pentingnya skema pengelolaan pasar yang berkelanjutan. Untuk itu, DPMD Kukar mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diberi peran sebagai pengelola utama pasar. Dengan demikian, keberadaan pasar tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

“Kami ingin BUMDes dilibatkan dalam pengelolaan pasar desa. Ini bisa jadi sumber pendapatan baru dan memperkuat posisi ekonomi desa,” jelasnya.

Ketiadaan pasar yang memadai juga berdampak pada aspek keselamatan. Di beberapa titik, pedagang harus berjualan di trotoar atau badan jalan, yang menimbulkan risiko bagi pengguna jalan maupun pedagang itu sendiri.

“Di Kota Bangun, contohnya, belum ada pasar desa. Para pedagang berjualan di pinggir jalan, bahkan malam hari. Ini tentu membahayakan mereka,” tutup Arianto. (adv)