BRAVO13.ID, Tenggarong - Di sejumlah desa terpencil Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), warga masih harus menempuh jarak belasan kilometer hanya untuk mendapatkan pelayanan medis dasar. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Kukar terus mendorong strategi pemerataan tenaga kesehatan agar pelayanan dasar dapat menjangkau seluruh lapisan desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan bahwa keberadaan tenaga medis seperti bidan dan perawat di desa merupakan indikator penting dalam pengukuran Indeks Ketahanan Sosial (IKS), yang berkontribusi langsung terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM). “Pemenuhan tenaga kesehatan menjadi tolok ukur kemampuan desa dalam memberikan pelayanan dasar bagi warganya,” ujar Arianto, Kamis (2/5/2025).
IDM Kukar sendiri menunjukkan progres menggembirakan. Pada 2023, indeks meningkat menjadi 0,779, naik dari 0,713 pada tahun sebelumnya. Angka ini mendekati target akhir Renstra sebesar 0,785, dengan sektor kesehatan desa sebagai salah satu faktor pendorongnya.
DPMD Kukar, kata Arianto, turut memperkuat sinergi dengan Dinas Kesehatan Kukar untuk memetakan desa-desa yang masih kekurangan tenaga medis. Kolaborasi ini penting untuk mendukung langkah-langkah percepatan pembangunan desa melalui pendekatan lintas sektor. “Kami mendukung desa-desa yang melalui musyawarahnya memutuskan alokasi anggaran dari APBDes untuk merekrut tenaga kesehatan secara mandiri, sesuai regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Ia menambahkan, idealnya setiap desa memiliki setidaknya satu bidan dan satu perawat. Namun, tantangan di lapangan masih besar, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Kecamatan Tabang, yang kesulitan menarik tenaga kesehatan dari luar. “Bukan soal anggarannya, tapi SDM-nya yang sulit tersedia. Apalagi untuk wilayah yang secara akses masih terbatas,” ungkapnya.
Untuk menjawab tantangan ini, Arianto menyebut bahwa pemerintah desa dapat mempertimbangkan pelibatan tenaga lokal yang berpotensi, melalui pelatihan atau kerja sama dengan instansi terkait. DPMD Kukar sendiri mendorong agar perencanaan pembangunan desa mempertimbangkan aspek keberlanjutan layanan dasar, termasuk kesehatan.
“Pemerataan pelayanan kesehatan adalah fondasi penting dalam membangun desa yang berdaya dan tangguh. Ini bukan semata tugas satu dinas, tapi kolaborasi seluruh elemen,” pungkasnya.(adv)