BRAVO13.ID, Tenggarong - Di tengah arus perubahan yang cepat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), kebijakan pembangunan desa kini diarahkan pada dua hal mendasar: penguatan tata kelola dan kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyatakan bahwa program pembangunan desa tetap konsisten mengacu pada kerangka Dedikasi Kukar Idaman, sebagaimana termuat dalam RPJM 2021–2026. “Arah kebijakan tidak berubah, tapi pendekatannya kita sesuaikan dengan kondisi lapangan yang terus berkembang,” ungkap Arianto, Senin (28/4/2025).

Tahun ini, DPMD menaruh perhatian khusus pada pembinaan desa-desa dengan kendala administratif. Dua kecamatan yang menjadi fokus pendampingan adalah Tabang dan Muara Kaman. Di wilayah-wilayah ini, banyak desa dinilai masih membutuhkan penguatan dalam hal sistem pemerintahan, perencanaan program, hingga pengelolaan anggaran.

“Desa yang administrasinya lemah akan sulit bergerak. Karena itu kita dampingi dari hulu—mulai dari tata kelola hingga ke sistem pelaporan dan perencanaan,” jelasnya.

Selain itu, DPMD juga memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa lewat optimalisasi dana bantuan RT sebesar Rp50 juta. Bantuan ini diarahkan bukan hanya untuk mendukung operasional RT, melainkan juga mendorong inisiatif ekonomi produktif dari warga setempat.

Arianto bahkan membuka kemungkinan adanya peningkatan jumlah bantuan di masa depan, dengan catatan pengawasan dan transparansi harus diperkuat. “Kalau dananya bertambah, maka akuntabilitas juga harus meningkat. Ini bukan soal jumlah, tapi dampak nyata ke masyarakat,” tegasnya.

Tak berhenti di level RT, DPMD juga tengah merancang strategi jangka menengah berupa jejaring kolaborasi antara pemerintah desa dengan lembaga ekonomi lokal. Kolaborasi ini diyakini menjadi kunci untuk menumbuhkan unit-unit usaha desa yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

“Kita ingin desa-desa tidak hanya menunggu bantuan, tapi bisa menggerakkan ekonominya sendiri. Lembaga ekonomi desa seperti BUMDes harus kita dorong lebih aktif,” ujarnya.

Melalui kombinasi pendekatan birokrasi yang rapi dan penguatan ekonomi akar rumput, Arianto berharap desa-desa di Kukar bisa menjadi kekuatan utama pembangunan jangka panjang. “Kalau desa kuat secara manajemen dan ekonomi, Kukar akan lebih siap menghadapi tantangan ke depan,” tutupnya. (adv)